BD dan IMF Dikhawatirkan Mengintervensi Berbagai Kebijakan

193

BISNIS BANDUNG – Pada Oktober 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah  pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF. Pertemuan Tahunan itu dilakukan di tengah situasi meningkatnya ketimpangan, pemiskinan dan pelanggaran HAM yang justru diakibatkan oleh kehadiran Bank Dunia maupun Institusi Keuangan Internasional sejenis. Kehadiran Bank Dunia  di Indonesia dikhawatirkan akan mengintervensi berbagai kebijakan dan program, seperti Reforma Agraria, Dana Desa, Kebijakan Buruh Migran dan lainnya.

“Sejak tahun 1967, IMF dan Bank Dunia, secara paralel dan berkolaborasi satu sama lain, melalui pinjaman maupun proyek yang didanainya telah menghasilkan berbagai persoalan dan pelanggaran HAM,” ungkap Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang . Dikemukakan, pada kenyataannya, banyak bantuan dari Lembaga Keuangan Internasional justru membuat banyak negara terjebak dalam utang berkepanjangan. Bahkan sistem “ekonomi keruk” telah melapangkan jalan bagi pemilik capital atas sumber-sumber kekayaan ekonomi di negara-negara penghutang. Kondisi yang melahirkan situasi kemiskinan di negara dunia ketiga dan kesejahteraan bagi negara industri maju . Menurut Merah Johansyah , proyek dan program utang luar negeri atas sponsor lembaga kreditor seperti IMF, Bank Dunia, ADB, JBIC, dan lain-lain, telah menumbuhkan biaya sosial yang sangat besar, mulai dari pengusiran paksa, penggusuran, kerusakan lingkungan dan korupsi.

 Senada dikemukakan Dinda N. Yura dari Solidaritas Perempuan. Dikatakan Dinda, bahwa meningkatnya ketimpangan, ketidakadilan dan pemiskinan,  tidak terlepas dari peran IMF dan Bank Dunia yang telah menjebak Indonesia dalam sistem ekonomi politik global yang mengejar pertumbuhan ekonomi semata dan mengabaikan kesejahteraan rakyat serta kelestarian dan keberlanjutan lingkungan sebagai sumber kehidupan. “Dalam sistem ekonomi yang demikian, perempuan tidak diperhitungkan sebagai kelompok yang produktif, kepentingan dan suaranya  dianggap tidak perlu diperhitungkan. Lebih jauh lagi, sistem ekonomi yang demikian juga menghilangkan pengalaman, pengetahuan, kearifan lokal, dan kedaulatan rakyat, terutama perempuan atas pengelolaan sumber-sumber kehidupan,” ujar Dinda kepada BB, Kamis (16/081/18).

Intervensi Bank Dunia, lanjut Dinda ,  juga telah mengakibatkan perubahan kebijakan negara untuk melancarkan investasi dan privatisasi sektor-sektor publik yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara. Sementara Sigit Karyadi Budiono dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) mengatakan, selama lebih dari satu dekade terakhir Indonesia telah membuat berbagai perubahan kebijakan sektor air berdasarkan model keberlanjutan keuangan yang diajukan oleh lembaga-lembaga internasional berdasarkan prinsip-prinsip pasar seperti pemulihan biaya penuh (full cost recovery), rasionalisasi tarif air, privatisasi dan kemitraan publik swasta baik di perkotaan, perdesaan serta pertanian. Langkah – langkah yang bermuara pada privatisasi, komersialisasi dan komodifikasi air dan ditandai dengan beralihnya kendali air sistem pelayanan publik ke tangan perusahaan dan mekanisme pasar. Warga masyarakat mengalami dampak buruk akibat berbagai persyaratan tersebut, terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang terpinggirkan.

Lain halnya  Zainal Arifin Fuad dari Serikat Petani Indonesia yang memaparkan, bahwa Bank Dunia sebagai lembaga pendanaan pembangunan dunia, menerapkan berbagai model mega proyek yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada maraknya perampasan lahan dan penggusuran rumah-rumah petani di berbagai belahan dunia. Bukan hanya dalam pembangunan infrastruktur, kini Bank Dunia telah masuk ke ranah agraria dengan konsep reforma agrarianya. Konsep reforma agraria tersebut dapat disebut juga sebagai Reforma agraria berbasis pasar (Market-led Agrarian Reform). Konsep ini bukan menekankan kepada redistribusi lahan secara adil, kepenguasaan tanah para petani penggarap dan pengelolaan berbasis keluarga, akan tetapi hanya menekankan kepada masalah monetisasi lahan yang dampaknya  melahirkan penguasaan oleh individu-individu dan memudahkan infiltrasi kapital.

Menurut Zainal, Bank Dunia juga berperan dalam pembiayaan kebijakan REDD/REDD+ yang melegalisasi perdagangan karbon dan menempatkan korporasi sebagai aktor utama dalam pencegahan perubahan iklim .

IMF dalam kebijakan safeguardnya bertumpu pada liberalisasi, privatisasi dan deregulasi yang mengakibatkan pendegradasian kedaulatan negara. Sektor-sektor vital yang menguasai hajat hidup orang banyak diserahkan kepada  sektor swasta agar mekanisme ataupun waktu pembayaran hutang dapat berjalan lancar. “Imbasnya, kesejahteraan petani menjadi terabaikan dan menjadi sasaran utama pemiskinan. Contohnya, seperti kebijakan pencabutan subsidi BULOG ketika Indonesia menandatangani LoI IMF yang menyebabkan terbukanya keran impor besar-besaran ke Indonesia,” ungkap Zainal.

Sedangkan Ketua Harian KNTI Marthin Hadiwinata menyebut ,skema privatisasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui UU No. 27/2007 telah membuka ruang kepada korporasi untuk melakukan perampasan pesisir laut yang setelah mendapat perlawanan dari rakyat menjadi skema perizinan. Bank Dunia juga mendorong proyek konservasi dengan berbasis hutang yang terbukti  gagal, tidak lepas dari praktek korupsi , tidak berbasis konservasi oleh rakyat untuk rakyat. Terkini dalam revisi UU Perikanan, terdapat intervensi untuk memaksakan skema Rights-Based Fisheries (Perikanan Berbasis Hak) yang memiliki semangat untuk mengekslusi pelaku nelayan skala kecil.

Tidak hanya mengakibatkan berbagai persoalan pelanggaran HAM kehadiran Bank Dunia dan IMF juga mengancam kedaulatan negara.

Koorinator Riset dan Advokasi Indonesia for Global Justice, Rahmat Maulana Sidik menegaskan, WB-IMF mendorong kebijakan investasi yang melemahkan kedaulatan negara, dimana kedua institusi tersebut mengharuskan setiap negara membuat kebijakan investasi yang membuka akses pasar seluas-luasnya di negara berkembang bagi investor. Bahkan, dari kebijakan investasi tersebut negara-negara berkembang dilarang melakukan pembatasan-pembatasan terhadap mobilitas modal investor. Dengan kata lain, peran negara semakin minimal dalam mengatur investasi di negaranya. Selain itu, negara dihadapkan pada ancaman gugatan investor asing melalui mekanisme ICSID dan ISDS.

Di sisi lain, berbagai komunitas telah memiliki sistemnya sendiri termasuk pengetahuan, pengalaman dan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Termasuk di dalamnya praktik-praktik pengelolaan pangan yang subsisten dan berorientasi pada keberlanjutan ekologi dan lingkungan. Praktik-praktik yang demikian tidak hanya memenuhi kebutuhan komunitas, tetapi juga berkontribusi dalam melestarikan lingkungan dan keberlanjutan.  “Untuk mengkritisi Bank Dunia dan IMF,  sistem politik ekonomi global harus dilakukan secara menyeluruh. Menggagas dan mendorong terwujudnya sebuah tatanan ekonomi politik baru, tanpa neoliberalisme dan imperialisme yang dibangun berdasarkan kekuatan dan kedaulatan rakyat adalah keharusan sejarah,”ujar Rahmat . (E-018)***