Minta BPK Pantau Anggaran Kementerian Dan Lembaga Jokowi : Tidak Disalahgunakan, Apalagi Dikorupsi

1

BISNIS BANDUNG – Dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021. Jokowi Jokowi  membuka arahannya dengan wanti-wanti keras soal pengawasan anggaran  yang menurutnya kurang dijalankan baik oleh jajarannya. Jokowi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memantau ketat anggaran kementerian dan lembaga.

“BPKP harus menjamin tidak ada serupiah pun anggaran salah sasaran. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan berikan toleransi sedikitpun terhadap  penyelewengan anggaran,” ungkap Jokowi yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).

Jokowi mengaku masih belum puas dengan realisasi anggaran belanja pemerintah di kuartal I 2021. Ia meminta kementerian dan lembaga lebih banyak melakukan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dipaparkan realisasi belanja APBN masih di angka 15%, sementara untuk APBD masih 7%. Serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional pun baru 24,6%, padahal Rp 700 triliun disiapkan untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi.

“Saya minta percepatan belanja pemerintah dikawal dan ditingkatkan, dan supaya kita tahu semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15% untuk APBN, dan 7% untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN juga masih rendah, baru 24,6%, sekali lagi kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran,” ujar Jokowi. Kecepatan pengadaan barang dan jasa juga masih sangat lambat. Disebutkan Jokowi , kuartal pertama, realisasi pengadaan jasa di kementerian dan lembaga pusat baru 10,98%. Sementara di pemerintah daerah cuma 5%. Dia meminta BPKP dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mencari apa penyebab lambatnya belanja yang dilakukan kementerian dan lembaga, serta daerah.

Pada kuartal kedua, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Hal itu menurutnya tidak mudah, namun bisa dicapai dengan memperbanyak belanja pemerintah untuk mendorong perekonomian.

Baca Juga :   BUMDes Citali Manfaatkan Sumber Air Jadi Potensi Usaha

“Karena target di kuartal kedua  bukan barang yang mudah, 7%. Bayangkan, dari minus 0,74% melompat ke 7%, saya yakini kalau semua bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya,  itu bukan suatu yang mustahil,” kata Jokowi seraya  menegaskan angka pertumbuhan ekonomi 7% di kuartal ke dua harus dicapai. Bila hal itu tidak bisa dicapai, maka target pertumbuhan ekonomi tahunan di angka 4,5-5,5% tidak akan bisa dirasakan. Jokowi juga menyoroti kualitas perencanaan program pemerintah yang buruk. Menurutnya, kualitas perencanaan perlu terus ditingkatkan. Jokowi melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya.

Perencanaan program yang buruk ini menurutnya sering terjadi di proyek infrastruktur. Ia mengaku sejauh ini dia sering melakukan peninjauan di beberapa proyek, di sanalah dirinya melihat ada yang tidak beres. Contohnya ada waduk namun tak memiliki irigasi. Namun, Jokowi tak menyebut nama dan lokasi waduk tersebut.

“Saya melihat. Saya ini di lapangan terus. Ada waduk tapi nggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier, nggak ada, ini  saya temukan di lapangan,” ungkap Jokowi.

Ada juga sebuah pelabuhan yang baru dibangun, namun tak memiliki jalan akses. Jokowi mengaku jengkel dan bertanya-tanya, bagaimana bisa pelabuhan itu digunakan. Lagi-lagi, dia tak menjelaskan pelabuhan apa dan di mana letaknya.

“Kemudian, bangun pelabuhan, pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ. Ya apa-apaan? Gimana pelabuhan itu bisa digunakan,” ungkap Jokowi.

Selain itu , Jokowi juga kesal akurasi data kelolaan pemerintah yang masih sangat buruk. Salah satu yang disebutkannya adalah tidak akuratnya data bansos. Dia menilai data bansos banyak yang tumpang tindih. Akurasi data yang buruk ini dapat membuat penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat jadi lambat dan tidak tepat.

Baca Juga :   Tim SAR Masih Kesulitan Cari Nenek Titing

“Perihal akurasi data, ini masih jadi persoalan sampai hari ini, dampaknya ini ke mana-mana. Contohnya, data bansos nggak akurat, tumpang tindih. Penyalurannya jadi nggak cepat, lambat, dan nggak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya,” tutur Jokowi.

Bukan cuma data bansos, Jokowi juga menyinggung seringnya data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Hal ini agar bisa segera diselesaikan.