Muhammadiyah : Dakwah Merupakan Panggilan Agama Dai Tidak Perlu Ikut Program Sertifikasi Penceramah

17

BISNIS BANDUNG – Merespons kontroversi program sertifikasi penceramah yang akan digelar Kementerian Agama pada September 2020 ini , Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menyebutkan,  dai yang berasal dari organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun swasta tidak perlu mengikuti program sertifikasi penceramah .

“Bagi penceramah dari ormas atau penceramah swasta tidak usah punya sertifikat,”ungkap Dadang

Dadang menjelaskan bahwa penceramah yang memiliki latar belakang ormas keagamaan tertentu pasti berpandangan bahwa kegiatan dakwah dan ceramah kepada umat merupakan suatu panggilan agama.

Ia pun menyatakan penceramah itu hanya menyampaikan pengetahuan keagamaan kepada orang lain sebagai perintah yang diajarkan dalam agamanya masing-masing. “Untuk saling menasihati atau berwasiat dalam kebenaran,” ujar Dadang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/9) yang dikutip Bisnis Bandung .com.

Ditegaskan Dadang ,  sertifikasi penceramah hanya cocok diterapkan bagi penceramah formal yang digaji oleh negara. Sementara, pendakwah yang berasal dari ormas keagamaan sudah tidak perlu sertifikasi penceramah dari Kemenag.

“Ya, sertifikasi penceramah itu cocok bagi penceramah formal yang digaji negara, seperti penyuluh agama atau tokoh agama yang berstatus PNS,” Dadang menjelaskan.

Menurut rencana Kemenag akan menerapkan program sertifikasi penceramah pada bulan ini dengan menargetkan 8.200 penceramah bersertifikat untuk tahap awal.

Wapres tak berdaya

Terkait dengan sertifikasi penceramah , Wakil Sekretaris Jendral PA 212 Novel Bamukmin mengajak umat Islam memboikot dai yang mengikuti program sertifikasi penceramah yang diselenggarakan Kementerian Agama.

“Kalau Kemenag paksakan , jangan salahkan rakyat, khususnya umat Islam yang istiqomah akan agamanya melakukan perlawanan dengan pemboikotan terhadap dai-dai bersertifikat,” kata Novel dalam keterangan resminya yang diperoleh awak media.

Dikemukakan Novel,  program sertifikasi penceramah berpotensi menjadikan para dai dari kalangan Islam menjadi penceramah yang menyampaikan dakwah dengan menyembunyikan kebenaran dan menyesatkan.

Bahkan Ia khawatir program tersebut justru membuat para dai mendukung kekuasaan yang saat ini dinilai tak berpihak kepada umat Islam.

“Walau saat ini wapresnya kiai, tapi sudah sangat tidak berdaya yang diduga hanya dijadikan komoditas politik atas nama agama demi kekuasaan justru menindas ulama dan syiar Islam,” ujar Novel.

Novel menilai para dai dan ulama hakikatnya adalah oposisi dari penguasa. Tugas mereka, lanjut Novel, mengkritisi dan mengontrol jalannya kekuasaan agar tidak semena-mena kepada masyarakat dan tidak menyimpang dari ajaran agama. Kemenag diminta untuk menyetop agenda program sertifikasi penceramah tersebut. Ia juga minta Kemenag untuk merealisasikan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 yang menentang pluralisme agama, liberalisme dan sekularisme kepada para dai dan ulama. Kemenag agar merealisasikan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 yang menentang pluralisme agama, liberalisme dan sekularisme kepada para dai dan ulama.

“Bila Kemenang ingin mensertifikasikan para dai , bisa saja  kepada para ulama, dai, ustaz serta kiai yang jelas tidak terjangkit penyakit pluralisme agama, liberalisme dan sekularisme,” kata Novel.

Menurut Novel ,  masjid dan musala di Indonesia saat ini umumnya atau sebagian besar pendanaannya berasal dari swadaya umat Islam. Karena itu, sudah sepantasnya menjadi hak setiap pengurus masjid memboikot para dai yang mengikuti program sertifikat Kemenag .

“Bahkan bisa jadi mengusirnya,” ujar Novel. (B-003) ***