MUI Tegas Menolak Program Sertifikasi Penceramah Oleh Kemenag Potensi intervensi Yang Dapat Menyulitkan Umat Islam.

131

BISNIS BANDUNG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tegas menolak program penceramah bersertifikat yang dirancang oleh Kementerian Agama. Hal itu tertuang surat keputusan Rapat Pimpinan MUI Nomor Kep-1626/DP MUI/IX/2020 .

“MUI menolak rencana program tersebut,” kata Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi yang tertuang dalam Pernyataan Sikap MUI Nomor Kep-1626/DP MUI/IX/2020 , Selasa (8/9).

Ditegaskan Muhyiddin,  program penceramah bersertifikat telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi pemerintah pada aspek keagamaan di Indonesia. Potensi intervensi itu dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam.

“Bahkan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan,” ungkap Muhyiddin.

Muhyiddin menyebutkan, MUI dapat memahami pentingnya program peningkatan kompetensi bagi para dai atau mubalig untuk meningkatkan wawasan keagamaan. Terlebih, saat ini materi keagamaan kontemporer seperti ekonomi Syariah, bahan produk halal, wawasan kebangsaan sangat penting untuk dipahami.

Namun demikian, disarankan Muhyiddin agar program tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan hal tersebut. Termasuk diantaranya oleh MUI dan ormas/kelembagaan Islam .

Muhyiddin  menghimbau kepada semua pihak agar tidak mudah mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai/muballigh dan hafizh serta tampilan fisik (performance) mereka, termasuk yang lantang menyuarakan amar makruf nahi munkar bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahun lalu pernyataan Menag Fachrul Razi yang mencuatkan kegaduhan  adalah soal aturan pemakaian celana cingkrang dan cadar bagi ASN.

Fachrul mengatakan, pemakaian celana cingkrang dan cadar  tidak dilarang agama. Namun menurutnya, ada aturan tentang cara berpakaian ASN di setiap instansi

Mengenai pemakaian cadar, Fachrul mengatakan, hal itu tak bisa dianggap sebagai simbol ketakwaan seseorang. “Cadar itu hanya saya bilang tidak ada dasar hukumnya di Al-Quran maupun di hadis,” ujar Fachrul seraya menambahkan ,  kalau orang mau pakai ya silakan. Itu bukan ukuran ketakwaan .

Ketua Komisi Hukum MUI, HM Baharun, membantah anggapan orang Islam yang bercelana cingkrang identik dengan radikalisme. Kalau digeneralisir identik dengan radikal, lebay,” jelas Baharun beberapa waktu lalu.

Terkait pemakaian cadar, Baharun mengatakan, hal itu bukan bagian dari syariat Islam. Namun juga tak dilarang dalam agama karena tak ada dalilnya. Cadar dipakai sebagai bentuk kehati-hatian yang disyariatkan Nabi bagi wanita.

Potensi langgar HAM

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid, pelarangan celana cingkrang bisa berpotensi melanggar HAM.

“Ada (potensi pelanggaran HAM). Apalagi jika tanpa memakai pendekatan hukum,” kata Usman.

Seharusnya Fachrul berhati-hati sebelum melontarkan wacana larangan yang berkaitan dengan radikalisme. Kehati-hatian itu, lanjut Usman, juga harus memperhatikan sejumlah hal, termasuk jaminan berekspresi bagi setiap warga negara.

Selain itu, Usman menyebut, tidak boleh ada diskriminasi atas pilihan agama dan keyakinan setiap warga negara. Termasuk, ekspresi masyarakat atas agama dan keyakinannya tersebut dalam berpakaian.

“Misalnya, mengapa hanya ditujukan kepada warga negara beragama Islam yang berpakaian dengan gaya tertentu? Mengapa yang lain tidak?” tutur Usman. (B-003) ***