Mulai Ditegakkan

98
Mulai Ditegakkan

 GUBERNUR  Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mulai tanggal 24 Agustus memberlakukan peraturan gubernur tentang penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Ia meminta semua bupati dan walikota di seluruh Jateng memberlakukan sanksi hukum tersebut. Sedangkan jenis dan macam hukumannya diserahkan sepenuhnya tehadap kepala daerah masing-masing. Di beberapa daerah penegakan hukum mulai dilaklukan dengan jenis dan macam hukuman yang berbeda-beda. Di Kabupaten Semarang, pelanggar protokol kesehatan, terutama orang yang tidak menggunakan masker dikenai hukuman denda, pencabutan KTP, atau hukuman sosial.

    Gubernur Jateng menegaskan, sanksi hukum itu diberlakukan karena masih banyak anggota masyarakat yang seolah-olah tidak peduli terhadap merebaknya Covid-19. Banyak yang beranggapan penyebabaran Covid-19 hanya rekayasa, corona sama sekali tidak berakibat buruk bagi manusia. Banyak orang yang tidak memiliki disiplin dan kepedulian. Diharapkan, sanksi hukum akan membuat masyarakat jera. Edukasi dan sosialisasi sudah cukup dilakukan pemerintah dan Timsus Percepatan Penanggulangan Covid-19.

    “Mulai pekan ini, penegakan hukum dilakukan secara serentak dan serempak,” kata Ganjar Pranowo.

    Sebetulnya penegakan hukum secara masif sudah dilakukan di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta. Di Ibu Kota RI itu, penegakan hukum dilakukan berupa denda bagi para pelanggar protokol kesehatan, baik perorangan, kelompok, maupun perusahaan. Dalam waktu beberapa hari saja, uang hasil denda sudah terkumpul lebih dari Rp 4 miliar. Namun, tentu saja, pemerintah tidak punya target menghimpun dana dari masyarakat melalui denda. Tujuan utamanya, memberi pelajaran bagi masyarakat, dalam upaya penegakan hukum dan penanaman sikap disiplin bagi warga.

    Di Jabar sanksi itu sudah dipergubkan. Para pelanggar protokol kesehatan, dikenai hukuman denda Rp 100 –Rp 150 ribu. Satpol, PP sebagai penegak hukum utama dalam pergub itu diminta mencatat setiap pelanggar. Kalau diketahui ada orang yang melakukan pelanggaran lebih dari tiga kali, ia akan dihadapkan ke pengadilan. Sanksi hukum di Jabar itu belum diterapkan secara merata di semua kabupaten dan kota.  Masalahnya, penegakan hukum sering kali berbenturan dengan kepentingan perekonomian rakyat.

     Sebenarnya, protokol kesehatan harus diterapkan di semua lini masyarakat. Kalau tidak diterapkan secara merata dan menyeluruh, akan timbul klaster-klaster baru kasus Covid-19. Hal itu terbukti dengan ditutupnya Gedung Sate dari berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Hal itu terpaksa dilakukan secara virtual. Artinya pelayanan publik dan semua rencana pemetrintahan tetap berjalan seperti biasa namun dilakukan dari luar Gedung Sate. Dikabarkan, terjadi claster baru penyebaran Covid-19 di antara penghuni gedung pemerintrahan Provinsi Jabar itu. Di sana terdapat lebih dari 60 kaus positif Covid-19.

     DPRD Jabar juga terpaksa menutup aktivitasnya.  Sekretariat DPRD Jabar melakukan blokade segala aktivitas dewan yang dilakukan di Gedung DPRD. Semua aktivitas dilakukan secara virtual akibat penyebaran Covid-19 di kalangan anggota Dewan dan ASN di lingkungan DPRD Jabar.

        Itu semua merupakan bukti penyebaran Covid-19 di jabar, khususnya di kalangan ASN dan penyelenggara negara semakin marak. Pemerintah, khususnya penylenggara Badan Percepatan Penanggulangan Covid-19 tidak dapat tinggal diam. Mereka dituntut benar-benar melakukan berbagai tindakan, antara lain penegakan hukum.  DKI dan Jateng sudah melakukannya secara masif dan merata. Diharapkan, masyarakat Jabar, tanpa harus melalui penegakan hukum, secara masif mendisiplinkan diri. Hanya dengan mengenakan masker ketika berada di luar rumah, tidak timbul claster-claster baru. Penyebaran Covid-19 di Indobnesia, termasuk di Jabar yang penduduknya terbanyak secara nasional dapat dibatasi. ***