Mulya:  Belum Terima Draft RUU Omnibus Law Makin Gelisahkan Buruh

4

BISNIS BANDUNG – Meski Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tertanggal  17 Januari 2020 yang sejauh ini belum disahkan mencuatkan keresahan, khususnya pada kalangan pekerja/ buruh.

Di Kabupaten Sumedang organisasi buruh menolak RUU tersebut.Aliansi Buruh Sumedang Menggugat (ABSM)  berdemo di kawasan industri di Kabupaten Sumedang,Senin (16/03/2020)yang diisi orasi ketenagakerjaan di depan pabrik Kahatex,kemudian berlanjut menuju Gedung Sate Bandung.

Pergerakan dan reaksi para buruh menolak RUU Omnibus Law ini sudah berlangsung lama,sejak pemerintah pusat mewacanakan aturan ketenaga kerjaan diatur dengan RUU Omnibus Law yang  sangat merugikan  buruh. Sebelumnya , buruh di Sumedang mendatangi  DPRD Sumedang untuk melakukan audensi dengan  anggota dewan di Sumedang.

Menurut Guruh Hudianto Ketua ABSM, pihaknya sebetulnya memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah untuk memudahkan masuknya investasi dalam rangka perluasan kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia. Namun demikian, bukan berarti kemudahan itu dilakukan dengan cara menghilangkan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945.
“Kedatangan kami ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi  apa yang menjadi kerisauan kami terkait dengan program pemerintah tentang Ombibus Law Cipta Lapangan Kerja.  RUU Omnibus Law ini hanya untuk menarik investor  , tapi kami kalangan buruh sangat dirugikan ,” ujar Guruh kepada wartawan usai beraudiensi dengan anggota DPRD Sumedang.

Dikemukakan  Guruh,RUU Omnibus Law ini  akan mengubah pasal di dalam UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, seperti upah minimum, outsourcing yang diperluas untuk berbagai jenis pekerjaan, termasuk tenaga kerja asing unskill dipermudah, pesangon dikurangi, PHK menjadi mudah dan jam kerja menjadi fleksibel yang menjadi kontradiktif/dualisme terhadap sistem kerja 40 jam seminggu, hingga  hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha yang melakukan tindakan pelanggaran atau kejahatan.
“Itu semua sangat merugikan sekali bagi kami kaum buruh, mendegradasi kebijakan-kebijakan apa yang selama ini sudah ada. UU 13 sudah beberapa kali dihantam untuk direvisi. Ini mungkin akal-akalan dari pemerintah dengan modus Omnibus Law ,”ungkap Guruh.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, H. Mulya Suryadi menyebut, adanya kesalahan pemahaman menyikapi Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja oleh buruh
“Kita akan mengadakan Rapat Pimpinan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD Sumedang untuk membahas masalah ini. Mudah-mudahan dalam Rapim itu ada satu kesepakatan bersama  dengan para buruh di Kabupaten Sumedang untuk menolak pembahasan Revisi UU Ketenaga kerjaan,”ujar Mulya.

Lebih lanjut Mulya mengatakan, hingga saat ini DPRD Kabupaten Sumedang belum menerima secara resmi draft RUU yang dimaksud. Adapun yang diketahuinya, hanya hebohnya berita tentang RUU Cipta Lapangan Kerja itu melalui media media daring nasional.
”Sebetulnya secara resmi, saya tidak pernah tahu, karena memang secara resmi belum keluar draft itu. Hanya saya lihat di media saja dan ini sudah menjadi isu nasional, apa yang menjadi keberatan dari pihak buruh  poin-pointnya sudah ada, ” ucap Mulya menambahkan. (E- 010) ***