Munas MUI 2020 Agendakan Bahas Bahaya Faham Komunis Dan Politik Dinasti

9

BISNIS BANDUNG – Maraknya politik dinasti dalam politik khususnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)  akan menjadi salah satu bahasan tersendiri bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada Munas MUI akhir Oktober ini. Disamping bahaya faham komunis dan politik dinasti.

Bukan rahasia lagi , politik dinasti ini umumnya terjadi  calon kepala daerah meneruskan kepemimpinan orangtua, suami/istri atau orang yang masih memiliki ikatan hubungan keluarga yang sebelumnya menjadi bupati/walikota.

Menurut Ketua Tim Materi Fatwa Munas MUI, KH., Senin, 19 Oktober 2020, dalam musyawarah Nasional (Munas) MUI  yang akan diselenggarakan tanggal 25 – 28 Oktober 2020  akan membahas fatwa MUI mengarah pada tiga bidang, yakni  masalah sosial budaya, ibadah, dan ekonomi syariah. Disamping akan dibahas pula fatwa pemilihan umum termasuk periode masa bakti presiden, pilkada dan politik dinasti serta faham komunis

“Munas MUI tahun 2020 akan membahas sejumlah fatwa, selain mengagendakan suksesi kepemimpinan pengurus MUI untuk masa bakti lima tahun mendatang,” ujar  Asrorun Niam Sholeh .

Tiga bidang itu mencakup rencana fatwa tentang perencanaan haji belia , dana talangan haji, pengawasan pengelolaan zakat dan zakat perusahaan serta wakaf. Pembahasan haji belia karena daftar tunggu ibadah haji makin panjang ,sehingga umat muslimin bisa mendaftar sejak anak, bahkan sejak bayi seperti di Malaysia.

“Munas MUI juga akan membahas fatwa pemilihan umum termasuk periode masa bakti presiden, pilkada dan politik dinasti, serta faham komunis,” ungkap Niam menegaskan bagian bahasan dalam Munas MUI .  Niam yang juga Sekretaris Komisi Fatwa MUI menyebutkan , selain itu dalam pembahasan fatwa tersebut juga akan membahas berbagai hal terkait dengan pandemi Covid19 seperti vaksin, penanggulangan pandemi dan rambu-rambu adaptasi kehidupan baru.

“Kami juga akan membahas pemanfaatan bagian tubuh manusia untuk menjadi bahan pengobatan dan hal terkait lainnya,” ujar Naim.

Komisi Fatwa MUI, lanjut Naim, saat ini terus menggelar rapat internal mengundang para ahli sampai akhir Oktober  untuk membahas rencana fatwa yang sudah difinalisasi.

“Dengan begitu, dua pekan sebelum Munas berlangsung, peserta Munas sudah menerima materi draf fatwa dan mendalaminya untuk dibahas pada saat Munas  digelar pada 25—28 November 2020 secara daring,” tambah Naim. (B-003) ***