Netty : Maju Mundur Atau Tarik Rem Tekan Gas PPKM Jangan Jadi Kebijakan Jalan Di Tempat Penanganan Covid 19

3

BISNIS BANDUNG – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani berharap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bukan kebijakan yang membuat Indonesia berjalan di tempat dalam memutus rantai penyebaran virus corona atau covid-19. PPKM diharapkan bisa menjadi kebijakan yang membuat Indonesia keluar dari pandemi Covid-19.

“Semoga kebijakan [PPKM] Jawa Bali ini menjadi energi baru yang mendorong Indonesia bergerak maju, bukan sekedar maju mundur atau tarik rem tekan gas yang membuat kita jalan di tempat. Indonesia layak menang melawan pandemi Covid-19,” ujar Netty kepada wartawan, Kamis (7/1). Menurutnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus menjadi pemimpin dalam penanganan pandemi Covid-19, selain mendesak pemerintah mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

“Pastikan tidak ada celah untuk memainkan kepentingan pribadi, kelompok apalagi bisnis dalam setiap program penanganan pandemi,” ujar Netty.

Netty  mengingatkan pemerintah untuk mengelola komunikasi publik yang baik atas setiap kebijakan yang diambil demi membangun kepercayaan publik. Pemerintah harus bekerja ekstra keras mengajak masyarakat menjadi agen perubahan sosial dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan taat aturan.

“Gunakan dukungan saluran komunikasi secara masif, optimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Jadikan para pejabat publik sebagai role model yang perilakunya dapat ditiru masyarakat,” tutur Netty.

“Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat,”ujar Netty.

Perlu ditingkatkan

Penerapan PPKM di wilayah Jawa-Bali dilakukan mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

Kebijakan PPKM dipilih pemerintah alih-alih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang selama ini sudah ditempuh untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Baca Juga :   Nasib Gula Lokal

Menurut Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, PPKM diterapkan karena pemerintah menganggap kedisiplinan masyarakat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 perlu ditingkatkan.

Pemerintah telah menetapkan daerah yang dibatasi selama PSBB Jawa Bali yakni DKI Jakarta; Kota/Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Banten).

Kemudian Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bogor dan Kota/Kabupaten Bekasi (Jawa Barat),  Banyumas Raya, Semarang Raya, dan Solo Raya (Jawa Tengah); Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo (DI Yogyakarta). Surabaya Raya dan Malang Raya di Jawa Timur dan  Kota Denpasar serta Kabupaten Badung di Bali. (B-003) ***