Nizam : Tidak Ada Gelar Profesor Kehormatan  Gelar Doktor Dan Profesor Merupakan Jabatan Fungsional Tertinggi

23

BISNIS BANDUNG – Universitas Pertahanan RI (Unhan) diketahui  memberikan gelar profesor kehormatan dengan status guru besar tidak tetap kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jumat (11/6/21). Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nizam, bahwa gelar profesor kehormatan di perguruan tinggi tidak ada

“Setahu saya tidak ada gelar profesor kehormatan. Mungkin maksudnya doktor kehormatan,” kata Nizam , Kamis (10/6).

Dijelaskan Nizam, gelar kehormatan yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang yang dinilai memiliki jasa atau karya luar biasa disebut gelar doktor kehormatan. Gelar ini pun berbeda dengan status guru besar tidak tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan, gelar doktor kehormatan diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang dengan jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

Ketika sudah melewati tahapan pemberian gelar yang ditetapkan perguruan tinggi, penerima bakal mendapat gelar kehormatan dengan disingkat Dr. (H.C.) dan ditempatkan di depan nama penerima. Gelar tidak disertai dengan gelar profesor atau disingkat Prof.

Dikemukakan Nizam,  pengangkatan seseorang menjadi guru besar tidak tetap dilakukan dengan aturan dan fungsi yang berbeda lagi. Guru besar atau profesor bukan merupakan gelar, melainkan jabatan.

“Guru besar atau profesor merupakan jabatan fungsional tertinggi seorang dosen. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur tentang profesor atau guru besar tidak tetap,” ujar Nizam menjelaskan.

Nizam menyebut jabatan guru besar tidak tetap bisa digunakan untuk mengajar di perguruan tinggi. Jabatan tersebut, diberikan bagi seseorang dengan prestasi atau pengetahuan luar biasa yang diakui secara internasional.

Baca Juga :   Sepatu "Sneakers" Mengerek Gengsi

UU Pendidikan Tinggi menyatakan, jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi. Sejumlah akademikus menilai pemberian gelar doktor kehormatan dan jabatan profesor tidak tetap di Indonesia, terlalu mudah, bahkan terkesan ‘diobral’.

“Lihat saja itu politisi, tiba-tiba jadi profesor doktor, tidak pernah kerjain disertasi. Politisi, ketua partai, anggota DPR, ujug-ujug doktor, profesor doktor,” kata Sulfikar Amir  dari Associate Professor Nanyang Technological University (NTU) Singapura, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/6/21) yang dikutip Bisnis Bandung.com.

Sulfikar menyatakan fenomena politikus yang mendapat gelar maupun jabatan akademis itu menunjukkan obsesi kaum feodal. Para politikus, kata dia, melihat gelar doktor dan jabatan profesor sebagai simbol kekuasaan yang ingin mereka pakai.

“Padahal kan ini adalah simbol yang dipakai secara khusus dalam dunia akademik. Dipelintir oleh kaum politisi untuk mengangkat kekuasaan simbolik mereka,” ucap Sulfkar. Pemberian gelar yang serampangan, telah mengotori proses akademik yang harus ditempuh seseorang untuk mendapatkannya. Bagi masyarakat akademik, gelar doktor ataupun jabatan akademik profesor adalah sesuatu yang bernilai karena diperoleh dari kerja keras dan dedikasi bertahun-tahun.

Sulfikar menyebut, universitas di luar Indonesia cukup ketat dalam menyeleksi kriteria-kriteria itu. “(Contoh) Pak SBY mendapat doktor honoris causa dari NTU (Nanyang Technological University). Seleksinya sangat ketat, gila-gilaan,”ujar Sulfikar.

Ketua Asosiasi Profesor Indonesia (API) Ari Purbayanto menilai sejumlah kampus di Indonesia tidak memiliki standar yang tinggi dalam memberikan gelar kehormatan kepada seseorang. Akibatnya, timbul kesan siapapun yang memiliki pengaruh, jabatan, akan diberikan dengan mudah oleh kampus.

“Di Indonesia itu terlihat kampus tidak punya standar, dalam pelaksanaan pemberian gelar. Ini  preseden buruk, bahwa begitu mudahnya,” kata Ari

Baca Juga :   Mengikis Angka Kemiskinan Melalui Sektor Peternakan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi, seseorang bisa diangkat menjadi guru besar tidak tetap jika memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa. (B-003) ***