Novel : Tes TWK Bermasalah, Tidak Cocok Untuk Pegawai KPK Ada Pertanyaan Apakah Saudara Setuju Dengan Kebijakan Pemerintah Tentang TDL ?

50

BISNIS BANDUNG – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan pertanyaan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) banyak yang bermasalah. Ia menilai pertanyaan-pertanyaan dalam TWK itu tidak cocok digunakan untuk menyeleksi pegawai negara/aparatur yang telah bekerja lama terutama yang bertugas bidang pengawasan terhadap aparatur atau penegak hukum, apalagi terhadap pegawai KPK.

“TWK yang digunakan untuk menyingkirkan 75 pegawai terbaik KPK , sangatlah bermasalah. Karena TWK digunakan untuk menyeleksi pegawai KPK yang telah berbuat nyata bagi bangsa dan negara Indonesia melawan musuh negara bernama korupsi,” kata Novel dalam keterangannya, Selasa.
Terkait hal TWK , Novel  dikabarkan jadi salah satu pegawai yang tidak lolos TWK dan Novel terancam diberhentikan sebagai penyidik KPK.
“Kebetulan saya disebut sebagai salah satu dari 75 pegawai KPK yang katanya tidak lulus TWK  dan saya masih ingat apa saja pertanyaan dan jawaban saya dalam tes tersebut,” ujar Novel.

Ia mencontohkan beberapa pertanyaan yang dinilai bermasalah dalam TWK tersebut :
“Apakah saudara setuju dengan kebijakan pemerintah tentang kebijakan tarif dasar listrik (TDL)?”
Pertanyaan tersebut dijawab Novel :  “saya merasa tidak ahli bidang politik dan ekonomi dan tentunya karena adalah penyidik tindak pidana korupsi, saya lebih tertarik untuk melihat tentang banyaknya dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan listrik negara dan inefisiensi yang menjadi beban bagi tarif listrik”.

Pertanyaan selanjutnya dalam TWK tersebut adalah, “Bila anda menjadi ASN, lalu bertugas sebagai penyidik, apa sikap anda ketika dalam penanganan perkara diintervensi, seperti dilarang memanggil saksi tertentu dan sebagainya?”
Ia jawab,  “dalam melakukan penyidikan tidak boleh dihalangi atau dirintangi, karena perbuatan tersebut adalah pidana sesuai Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan sebagai seorang ASN, saya terikat dengan ketentuan Pasal 108 ayat 3 KUHAP, pegawai negeri bila dalam melaksanakan tugas mengetahui adanya dugaan tindak pidana wajib untuk melaporkan ebagaimana perintah Undang-Undang, yaitu melaporkan bila ada yang melakukan intervensi”.
Kemudian, ada juga pertanyaan “Apakah ada kebijakan pemerintah yang merugikan anda?”
“Saya jawab kurang lebih seperti ini, sebagai pribadi saya tidak merasa ada yang dirugikan tetapi sebagai seorang warga negara saya merasa dirugikan terhadap beberapa kebijakan pemerintah, yaitu di antaranya adalah UU No. 19/2019 yang melemahkan KPK dan ada beberapa UU lain yang saya sampaikan,” ujar Novel.

Baca Juga :   Aprindo: Angka Transaksi Lebaran di Jabar Signifikan

Permainan libatkan pemodal

Hal itu saya sampaikan, lanjut Novel  karena dalam pelaksanaan tugas di KPK,  saya mengetahui beberapa fakta terkait dengan adanya permainan/pengaturan yang melibatkan pemodal (orang yang berkepentingan) yang memberi sejumlah uang kepada pejabat tertentu untuk bisa meloloskan kebijakan tertentu. “Walaupun ketika itu belum ditemukan bukti yang memenuhi standar pembuktian untuk dilakukan penangkapan tetapi fakta-fakta tersebut cukup untuk menjadi keyakinan sebagai sebuah pengetahuan,” tuturnya.
Menurutnya, bila menjawab semua kebijakan yang diambil pemerintah baik, maka hal tersebut bertentangan dengan norma integritas. “Sebaliknya, bila dijawab bahwa semua kebijakan adalah baik dan saya setuju, justru hal tersebut adalah tidak jujur ,” ungkap Novel.
“Kita memahami pemerintah selalu bermaksud baik, tetapi faktanya dalam proses pembuatan kebijakan atau UU seringkali ada pihak tertentu yang memanfaatkan dan menyusupkan kepentingan sendiri atau orang lain.  hal itu dilakukan dengan sejumlah imbalan (praktik suap) yang akhirnya kebijakan atau ‘output’ UU tersebut merugikan kepentingan negara dan menguntungkan pihak pemodal (pemberi uang yang berkepentingan),” ungkap Novel menegaskan mengenai adanya turut campur tangan pemodal .

Mengulas kembali TWK , Novel menyebut , TWK akan relevan bila digunakan untuk seleksi calon pegawai dari sumber “fresh graduate”, namun  tidak dibenarkan menggunakan pertanyaan yang menyerang privasi, kehormatan atau kebebasan beragama.
“Dengan demikian menyatakan tidak lulus TWK terhadap 75 pegawai KPK yang kritis adalah kesimpulan yang sembrono dan sulit untuk dipahami sebagai kepentingan negara. Sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa tes TWK bukan seperti tes masuk seleksi tertentu sebagai standar baku. Terlebih, pertanyaan-pertanyaan dalam tes TWK banyak yang bermasalah,”tambah Novel. (B-003) ***