Ombudsman : Hormati Penegakan HAM Tegakan Tugas Melindungi , Melayani Dan Mengayomi Rakyat

15

BISNIS BANDUNG – Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta  pihak Kepolisian tidak melakukan tindakan represif dalam penanganan demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan , agar pihak Kepolisian  mengedepankan pendekatan pre emptive atau pencegahan melalui pengumpulan data intelejen dalam menentukan tindakan dan persuasif. “Sesuai dengan tugas pokok Polri, selain memelihara keamanan dan ketertiban, dan menegakan hukum. Polri juga bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” kata Teguh dalam keterangan tertulis, Sabtu lalu.  Ditegaskan Teguh , saat terjadi chaos Polisi dapat bertindak sesuai dengan prinsip proporsional dengan tetap memberikan jaminan tidak adanya kekerasan.  Selain itu, menurut Teguh, Polri wajib menghormati, melindungi dan menegakkan hak azasi manusia (HAM)  dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri.

“Sebisa mungkin tidak menggunakan pendekatan hukum atau yang sifatnya represif kecuali bagi yang melakukan pelanggaran atau terdapat dugaan tindak pidana,” ucapnya seraya  meminta agar Polisi tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada oknum pengunjuk rasa tanpa didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk. “Kemudian menghindari penahanan dengan mempertimbangkan situasi pandemi dan pertimbangkan objektif penyidik, khususnya terkait dengan pasal yang disangkakan,” ujar Teguh.

Sementara itu anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyesalkan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat dalam menangani demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan, sejumlah wartawan yang tengah meliput menjadi korban kekerasan aparat kepolisian.

Diluar batas kewajaran

Mereka tidak boleh dipandang sebagai musuh, sehingga harus diperlakukan dengan cara-cara di luar batas kewajaran. Mereka tidak boleh dipermalukan, dianiaya, bahkan direndahkan martabatnya sebagai manusia, sepanjang mereka tidak melakukan tindakan yang ofensif kepada aparat maupun sekitarnya,” tegas Bukhori , Sabtu lalu.  Dikemukakan Bukhori lebih jauh , prosedur penindakan secara tegas oleh aparat , harus mengedepankan pendekatan humanis sejalan dengan fungsi Polri, yakni sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Bukhari menyayangkan, sikap humanis itu belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian aparat , sehingga masih ditemukan sejumlah oknum aparat bertindak secara represif dan brutal dalam penanganan  aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law yang iselenggarakan di sejumlah wilayah di Indonesia. “Sejujurnya saya merasa sangat pilu ketika melihat adik-adik mahasiswa  di sejumlah daerah diperlakukan secara brutal oleh oknum aparat saat demonstrasi . Mereka yang sudah tertangkap dalam keadaan tidak berdaya semestinya tidak diperlakukan secara kasar, apalagi sampai dianiaya secara beramai-ramai . Itu jelas pelanggaran HAM dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Jika ada yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, saya yakin mereka adalah penyusup. Polisi pasti bisa mengidentifikasi ini dan memiliki instrumen lengkap untuk hal tersebut,” ungkap Teguh. (B-003) ***