Ombudsman Kritisi Vaksinasi di Jabar  

5
Ombudsman

BISNIS BANDUNG– Perwakilan Ombudsman Jawa Barat  mendapatkan informasi  tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi sasaran dalam vaksinansi ini adalah nakes yang melakukan pelayanan langsung kemasyarakat. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemprov Jabar adalah masih banyaknya data tenaga kesehatan yang belum di-input terutama  fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

“Berikutnya  data sasaran vaksin yang tidak merata pada masing-masing fasyankes, dan deadline waktu registrasi yang tidak jelas menyebabkan timbulnya kesulitan dalam penghitungan target cakupan dan kebutuhan vaksin,”  kata Kepala Perwakilan Ombudsman  RI  Provinsi Jabar, Dan Satriana kepada Bisnis Bandung, Senin.

Dalam pelaksanaan vaksinasi tahap  pertama, capaian target vaksinasi hanya 25% disebabkan adanya calon penerima vaksin yang gagal di vaksin karena tidak lolos skrining yang menyebabkan tidak boleh di vaksin atau ditunda pelaksanaannya serta penerima vaksin tidak hadir.

“Hambatan juga ditemui pada penggunaan Aplikasi PCare di mana banyak tenaga kesehatan yang telah melakukan registrasi melalui SISDMK namun nama nya belum terdaftar atau terintegrasi sehingga tenaga kesehatan tersebut tidak dapat di vaksin meskipun vaksinnya tersedia namun nama tidak ada pada sistem aplikasi Pcare,” tegasnya.

Mengenai Kejadian Ikutan Paca Imunisasi (KIPI) / Vaccine Safety, bahwa deteksi dan pelaporan KIPI merupakan langkah awal untuk memperkuat monitoring keamanan vaksin  (vaccine safety). Adapun meningkatnya keamanan vaksin linier dengan peningkatan keamanan pasien (patient safety).

Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah terkait KIPI adalah belum adanya aturan yang menjelaskan tentang pembiayaan KIPI, apakah dibebankan pada pemerintah daerah ataukah oleh pemerintah pusat, sehingga hal tersebut membuat gamang pemerintah daerah.

Ombudsman menilai masih banyak ditemui hambatan serta permasalahan yang muncul  terkait pelaksanaan Program Vaksin di Jawa Barat dimana permasalahan Data Base serta Aplikasi menjadi hal utama selain pada permasalahan teknis, sarana prasarana serta SDM yang tersedia.

Namun demikian Ombudsman RI juga mengapresiasi langkah-langkah Pemprov Jabar dalam menanggulangi serta mengatasi hambatan dan permasalahan yang ditemui antara lain koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait,baik Kemenkes RI dan BPJS terkait Data dan Aplikasi, pembuatan aturan dan SOP  penyelengaraan di daerah, penyedian sarana-prasarana, pelatihan SDM serta penyediaan  anggaran untuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, Monitoring Evaluasi serta  manajemen KIPI.

Selain itu juga yang menjadi perhatian penting bagi Ombudsman adalah penyiapan pengelolaan pengaduan baik ditingkat fasilitas kesehatan pelaksana vaksinasi maupun berjenjang sampai ke tingkat pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hingga Provinsi. (E-018)***