Ombudsman Mencium Ada Penyimpangan Impor Beras

3
Ombudsman Mencium Ada Penyimpangan Impor Beras

BISNIS BANDUNG—  Dua potensi penyimpangan atau maladministrasi dalam kebijakan  impor beras 1 juta ton yang ditetapkan pemerintah, yakni maladministrasi terkait mekanisme dan manajemen impor beras sudah tercium.

Ombudsman RI  sedang mencari dua potensi maladministrasi ini agar lebih bisa menelusuri lebih dalam terkait keputusan impor beras yang dikeluarkan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Pertama terkait potensi maladministrasi dalam potensi mekanisme impor beras. Kita ingin dalami mekanisme rakortas dalam impor beras. Kita cium itu karena polemik terjadi akibat kebijakan impor beras,”   kata Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika dalam sesi teleconference, Rabu (23/3/2021).

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Ombudsman, Yeka mengindikasikan stok beras nasional saat ini tidak bermasalah. Sehingga pihaknya mempertanyakan, apakah ada yang salah dalam keputusan impor beras ini, karena itu harus dilakukan berdasarkan data yang valid.

“Beras bukan cuman komoditi, tapi punya dampak sosial ekonomi yang luas. Suka tidak suka, kebijakan impor beras musti dipahami semua orang. Kalau enggak akan terjadi keributan, dan keributan ini digoreng,” ujar Yeka.

Yeka menyatakan, Ombudsman jadi tak paham apa akar masalah dari kebijakan impor beras ini. Oleh karenanya ia ingin melihat, apakah rakortas di Kemenko Perekonomian punya early warning system berbasis scientific evidence terkait keputusan itu.

“Kalau misalnya ada kekhawatiran stok Bulog kurang, kami juga perlu dalami. Apakah stok di Bulog kurang dari 1 juta ton itu masalah? Karena di tahun 2018 di Maret, stok beras kita juga sekitar 600 ribuan ton, jadi tak ada masalah. Masa lalu juga pernah 400 ribu ton dan enggak ada masalah,” tuturnya.

Kedua terkait potensi maladministrasi dalam manajemen beras. Yeka menyayangkan Perum Bulog kini hanya bisa menyerap beras dan menumpuknya di gudang, tapi tidak bisa menjualnya melalui outlet seperti tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga :   BNN Gerebeg Pabrik Narkoba Di Bandung

“Bulog enggak bisa jualan lagi. Dulu mereka ada outlet kek Rastra (program beras sejahtera). Bulog sekarang bisa ngerap  beras tapi enggak jelas mau dikemanakan,” ujar Yeka.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi siap mundur apabila kebijakan impor beras 1 juta ton di 2021 terbukti salah. Pernyataan itu dilontarkan menanggapi pertanyaan dari Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PDIP I Nyoman Parta.

“Saya mesti mengambil keputusan pada keputusan yang tidak populer. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti. Tidak ada masalah, saya berhenti tidak ada masalah. Tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh bapak dan ibu,” terangnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (22/3).

Keputusan untuk melakukan impor 1 juta ton beras guna memenuhi cadangan stok beras Bulog. Langkah ini sudah diputuskan sejak Desember 2020 atau  jauh sebelum dirinya menjabat Menteri Perdagangan.

“23 Desember 2020, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet. Jadi, artinya ini di tingkat lebih atas dari ratas menko memutuskan bahwa Bulog untuk 2021 itu mesti mempunyai cadangan atau iron stock (beras),” bebernya.(B-002)***