Ombudsman Minta Pemerintah Kaji Ulang BLT Pegawai Swasta

563
bantuan langsung tunai

BISNIS BANDUNG— Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Fitry Agustine mengatakan, pemerintah harus mengkaji dulu atas kebijakan tersebut  bantuan langsung tunai  (BLT) untuk pegawai swasta/non PNS yang bergaji di bawah Rp 5 juta, karena dikhawatirkan   tidak tepat sasaran.

“Jika alasan yang dipakai pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan BLT tersebut adalah untuk menggerakan perekonomian atau untuk memulihkan perekonomian, mengapa harus ke karyawan yang swasta  yang notabene masih memiliki penghasilan? Apakah program BLT yang diberikan pemerintah sebelumnya sudah benar dan tepat sasaran? Bagaimana denga kartu pra kerja, program PKH, bantuan langsung tunai kemensos apakah semua tidak ada kendala dan tepat sasaran? Jadi pada intinya jangan sampai bantuan yang dikeluarkan  menjadi tidak tepat sasaran dan malah membuat kecemburuan social,”  ungkapnya kepada Bisnis Bandung, (13/08/2020).

Diketahui, pemerintah akan membagikan  BLT bagi karyawan swasta yang bergaji Rp 5 juta ke bawah. Presiden Joko Widodo   mengumumkan bantuan akan cair dalam waktu dekat ini.

Para penerima bantuan merupakan karyawan swasta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Setiap karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta dan terdampak covid-19 akan mendapat bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan, mulai bulan September 2020.

Nantinya, setiap pekerja akan menerima bantuan dengan nilai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan berturut-turut, sehingga totalnya adalah Rp 2,4 juta. Bantuan tersebut, akan langsung ditransfer ke rekening setiap pekerja dalam dua tahap.

Fitry Agustine mengatakan, bahwa pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan-kebijakan terkait bantuan yang sebelumnya dikeluarkan, jika kebijakan yang sebelumnya masih banyak permasalahan mengapa harus menambah permasalahan baru. Selesaikan dahulu permasalahan mengenai bantuan sosial dan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial.

Semangat pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai tersebut demi pemerataan ke masyarakat ekonomi kecil ke menengah atau ekonomi menengah kebawah memang bagus, tapi dengan catatan bahwa masyarakat ekonomi di bawah dan program-program yang dikeluarkan pemerintah sudah tidak ada masalah. Jangan sampai masyarakat malah melihatnya program tersebut sebagai ajang “Bagi-bagi uang untuk belanja” demi menggerakan ekonomi.

“Saya rasa harus dilihat juga sisi sosial antara masyarakat yang kurang mampunya, ” tuturnya.

Menurut Fitry, selain itu harus dilakukan penelusuran lebih dalam tahapan-tahapan dari pemberian BLT tersebut, tidak bisa langsung men-“judge”siapa yang harus bertanggungjawab, dan juga dari sisi mananya bisa terjadi penyelewengan tersebut. Intinya dalam pelayanan publik itu ada 3 hal yang dilihat: (1). kemampuan penyelenggara, (2). kebutuhan masyarakat, (3). kondisi lingkungan. (E-018)***