Ombudsman RI Surati Kapolri Agar Polisi Tak Represif Menghadapi Pengunjuk Rasa

1180

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengingatkan agar Polri dapat memaksimalkan fungsi intelijen untuk mengukur potensi gangguan dan deteksi dini ancaman yang mungkin terjadi selama unjuk rasa. Langkah ini dinilai dapat meminimalisir tindakan represif saat pengamanan.

Hal dikemukakan Ketua Ombudsman terkait masalah unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, Ombudsman mengirim surat ke Kapolri Jenderal Idham Azis agar memerintahkan Kepala Satuan (Kasat) hingga Kapolda mengedepankan pendekatan yang persuasif dan humanis dalam mengamankan aksi demonstrasi. Ombudsman meminta anggota Polri tak represif saat mengawal masyarakat yang turun ke jalan.

“Selain itu juga,  agar melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap komandan satuan kepolisian. Di samping perlu memastikan perlindungan aparat dalam menjalankan tugasnya serta melakukan rotasi personel untuk menghindari kelelahan,” kata Amzulian melalui keterangan resmi yang diteriam awak media, Kamis lalu.

Dikemukakaan Amzulian, penggunaan alat kekuatan secara proporsional bisa dilakukan apabila pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi menjadi tak terkendali.

Amzulian menegaskan,  penyampaian aspirasi masyarakat di muka umum dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan dasar konstitusional negara Indonesia. Hal itu dengan jelas termaktub dalam Pasal 28e ayat (3).

Selain itu, pengamanan dan penanganan kegiatan unjuk rasa juga diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di muka umum.

Kunci Pemulihan Ekonomi Jabar

Selain itu Amzulian juga meminta agar aparat kepolisian memenuhi hak para pihak yang diamankan selama unjuk rasa. Misalnya,  pendampingan hukum, pemeriksaan yang objektif, dan transparan. Termasuk penanganan terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran SOP selama menjalankan tugas.

Diperoleh keterangan, Mabes Polri menyebut sedikitnya 5.918 orang ditangkap saat aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang digelar Kamis (8/10). Mereka karena diduga membuat kericuhan. Sebanyak 167 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara pada demo 13 Oktober  polisi menangkap 1.377 orang. Sebagian besar sudah dipulangkan dan ada pula yang diproses hukum karena terindikasi berbuat pidana. (B-003) ***