Omnibus Law Harus Berpihak Pada Masyakarat, Bukan Investor

58

Ledia : Menyuarakan Kepentingan Investor

Ide Dasar Pemunculan Omnibus Law

BISNIS BANDUNG — Perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law  banyak menuai kritik terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang  dikhawatirkan oleh masyarakat. Mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa Amaliah menilai, munculnya berbagai kritikan dan penolakan tersebut karena pemerintah terkesan terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law

Dikatakan anggota Komisi X DPR RI ini , rencana penyederhanaan peraturan perundangan untuk membuat efektifitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik, namun perlu dikuatkan dasar kepentingannya.”RUU ini selayaknya dihadirkan terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pengusaha mikro, kecil, menengah , termasuk memberi  perlindungan pada tenaga kerja, konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum,”ungkap Ledia, Selasa (4/3/20) .

Dengan demikian, lanjut Ledia, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi harus dilandasi oleh keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja dan konsumen muslim. “Isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja, serta perlindungan konsumen muslim dari makanan yang tidak halal, hanya sebagian dari contoh betapa perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana bisa membuka keran investasi seluas-luasnya tapi abai pada perlindungan bagi masyarakat,”tutur Ledia.

Karenanya sebelum pembahasan RUU ini menjadi lebih teknis, Ledia mengingatkan pemerintah untuk menjadikan penguatan dukungan dan perlindungan pada produk dalam negeri, pengusaha UMKM, tenaga kerja dan masyarakat Indonesia secara luas sebagai landasan pembuatan naskah RUU. Dikemukakan Ledia ,  meski kita sangat ingin melakukan penyegaran iklim investasi , di antaranya dengan menyederhanakan regulasi dan membuka jalan kemudahan bagi para investor, keberpihakan dukungan dan perlindungan pada masyarakat Indonesia harus tetap diutamakan, bukan dikalahkan demi investasi.

Cuci tangan

Sementara itu Direktur Eksekutif Jaringan Informasi Advokasi dan Ketua DPP SPN, Iwan Kusmawan, SH mengatakan,  gonjang ganjing  isu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah menimbulkan respon dan reaksi  sangat negatif dari kalangan Serikat Pekerja/Buruh diseluruh Indonesia. Pasalnya karena dari awal isu tersebut bergulir sudah banyak pihak yang cuci tangan, seolah belum ada draft , DPR belum menerima draft dan lainnya.

Disisi  lain para Serikat Pekerja/Serikat Buruh justru telah mendapatkan draft yang beredar dan terus mempelajarinya, sekalipun Kemenko pernah mengundang para pimpinan Konfederasi/Federasi Buruh , tapi informasinya semakin tidak sinkron seperti yang terjadi dilapangan, ini membuktikan bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja direncanakan secara terselebung dan pada akhirnya menimbulkan reaksi keras penolakan, ditambah desakan waktu yang diberikan kepada DPR harus selesai dalam waktu dekat.

Iwan Kusmawan menilai , rencana yang digagas pemerintah tersebut terlalu mendesak dan tidak transparan dengan rencana yang diharapakan terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Sehingga, respon maupun reaksi penolakan itu wajar dan memang seharusnya ditolak. Sebaiknya pemerintah menggunakan sarana hubungan industrial melalui lembaga Tripartit baik pusat, propinsi dan kab/kota termasuk Serikat Pekerja/Buruh  diluar Tripartit  . ”Selama transparansi tidak dilakukan maka penolakan akan semakin tajam dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban,” Iwan menambahkan.  (E-018)***