Omnibus Law RUU Cipta Kerja Merupakan  Paradigma Menghadapi Krisis Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19

67

BISNIS BANDUNG – Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Prof Wihana Kirana Jaya menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan salah satu paradigma baru dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Harus diakui kita perlu mencari paradigma baru di masa pandemi ini. Pemikirannya tidak bisa seperti di masa normal. Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang ada saat ini merupakan upaya pemerintah untuk memulai lebih awal, sebelum kondisi normal kita harus menarik perhatian dari investasi-investasi baru,” kata Wihana dalam diskusi virtual bertajuk “Solusi Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi”, Rabu (29/7/2020).

Menurut Wihana , permasalahan pelik soal investasi yang dihadapi Indonesia seperti regulasi yang tumpang tindih serta birokrasi yang menyebabkan bottleneck investasi perlu diselesaikan segera. “Meski awalnya ini dirancang ideal untuk masa sebelum pandemi untuk mendorong aggregat demand, tapi bukan berarti kita bisa bersantai. Harus ada pemikiran bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga sementara peringkat kemudahan berbisnis kita masih tertinggal,” tutur Wihana. Staf khusus Kementerian Perhubungan ini juga menyoroti istilah investasi tidak bisa dilihat hanya sebagai investasi asing saja. Menurutnya, RUU Cipta Kerja juga memiliki semangat untuk mendorong investasi lokal yang basisnya ekonomi masyarakat. “Justru dalam regulasi ini, ada batasan-batasan. Policy dan rule of the game-nya coba diselaraskan agar investasi lokal juga terdorong dan terakselerasi,” ungkapnya. Pendapat lainnya datang dari ekonom dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ahmad Maruf. Menurutnya,  RUU Cipta Kerja  bisa mengakselerasi dan menstimulus ekonomi rakyat. “Tidak hanya pro-investor besar, RUU Cipta Kerja ini sangat pro-investor lokal yang skalanya ekonomi rakyat. Regulasi dibabat untuk melihat kepentingan di lapangan langsung,” tutur Maruf. Mengurus perizinan saat ini, menurut Maruf, harus diakui sangat sulit. Persyaratan-persyaratan memulai usaha juga sering tidak sesuai dengan skala usaha yang ada. “UMKM kita saat ini tidak mudah untuk bisa memulai kembali. Dengan regulasi yang ada saat ini, UMKM harus membuat UPKL atau bahkan AMDAL, ya pastinya tidak mampu. RUU Cipta Kerja ini mengedepankan peranan negara untuk masyarakat,” ucap Maruf.

Aksi besar – besaran

Sementara itu , Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, akan melakukan aksi besar-besaran menolak Omnibus law RUU Cipta Kerja pada 14 Agustus 2020. Sebelum aksi 14 Agustus 2020, buruh juga akan rutin menggelar aksi tiap pekan. Aksi tiap pekan tersebut diawali mulai hari ini, Rabu (29/7/20) di mana para buruh yang tergabung dalam KSPI menyambangi Gedung DPR dan Kantor Kementerian Koordinator Pereknomian.

“Aksi 14 Agustus   akan dilakukan serempak di 20 provinsi dan 200 kab/kota, dengan tuntutan tolak Omnibus law dan stop PHK massal dampak Covid-19,” kata Said dalam keterangan persnya, Rabu (29/7/2020).

“Aksi ini merupakan reaksi terhadap sikap keras kepala dan tidak pedulinya DPR RI, khususnya Panja Baleg Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Kemenko yang ngotot Omnibus law tetap dibahas di saat pandemi Corona. Padahal sudah ribuan buruh yang terpapar covid 19 dan di antaranya meninggal dunia,” ungkap Said.

Apabila DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan Omnibus law, ia memastikan, gelombang massa aksi akan semakin membesar dan terus-menerus. Menurutnya permasalahan mendasar dari Omnibus law adalah menghapus upah minimum, yaitu UMK dan UMSK serta memberlakukan upah perjam dibawah upah minimum.

Said menambahkan, Omnibus law Cipta Kerja  dianggap mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja, penggunaan buruh outsorcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti.

Kemudian, mempermudah masuknya TKA buruh kasar di Indonesia tanpa izin tertulis menteri, mereduksi jaminan kesehatan dan pensiun buruh dengan sistem outsourcing seumur hidup, mudahnya PHK sewenang wenang tanpa izin pengadilan perburuhan, menghapus beberapa hak perlindungan bagi pekerja perempuan serta hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha yang tidak membayar upah minimum serta hak buruh lainnya. (B-003) ***