Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Hanya Bisa Diperintahkan Oleh Presiden

67

BISNIS BANDUNG – Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan semua pihak paham aktor dibalik pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh TNI. Sebelumnya, viral video orang-orang yang berseragam loreng menurunkan baliho bergambar pimpinan FPI  Rizieq Shihab.

Dikemukakan Munarman, bahwa Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 menyebut TNI hanya memiliki tugas untuk operasi perang dan operasi militer selain perang (OMSP). Pasal 7 UU TNI menyebut dua tugas pokok militer, yakni operasi militer untuk perang dan OMSP.

“Tugas TNI yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Untuk operasi militer selain perang (OMSP) yang bisa memerintahkan hanya presiden,” kata Munarman dalam keterangannya, Jumat (20/11). Operasi militer selain perang yang dilakukan prajurit TNI hanya bisa berjalan berdasarkan keputusan politik negara oleh presiden.

“Nah, rakyat tentu tahu, copot baliho itu perang atau bukan? Rakyat juga paham yang bisa menggerakkan pada OMSP siapa dan motifnya apa?” ungkapnya.

Contoh OMSP di antaranya, membantu tugas pemerintahan di daerah dan membantu kepolisian Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. UU TNI juga menyatakan OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara

Mencopot baliho

Sebelumnya dilansir berbagai media massa , orang-orang yang berseragam loreng mencopot baliho – baliho Rizieq Shihab di Kelurahan Jatimakmur, Kota Bekasi. Sekretaris Umum Front Pembela Islam,  Munarman menduga langkah TNI yang ikut menertibkan spanduk bergambar Rizieq Shihab di Ibu Kota merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo.

“Karena untuk operasi militer selain perang (OMSP) yang bisa memerintahkan hanya presiden,” kata Munarman melalui pesan singkatnya, Jumat, 20/11/20).

Menurutnya , masyarakat bisa membaca bahwa langkah TNI mencopot baliho bukan operasi militer perang. Dan rakyat juga  paham yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP adalah Presiden.

Baca Juga :   Nelayan Asing Pencuri Ikan Diduga Didukung Aparat Negaranya

Munarmanmengaku heran kebijakan politik negara saat ini yang  memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang , melakukan pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke Petamburan.

“Jadi jelas, perlu diketahui semua rakyat bahwa saat ini di negara kesatuan Republik Indonesia, masalah politik negara tingkat tinggi yang urgent menurut presiden adalah masalah spanduk, baliho dan nakut nakutin FPI,” tambah Munarman.

Panglima Daerah Militer Jayakarta atau Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman gerah dengan pemasangan spanduk dan baliho yang bermuatan ajakan revolusi dan provokatif dari pimpinan FPI. Membersihkan baliho provokatif dan akan menindak tegas oknum yang terlibat mengajak revolusi.

“Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan dengan merasa mewakili umat Islam,” ungkap Dudung. (B-003) ***