Orientasi Imbal Hasil Persaingan Ketat Pada Industri Perbankan

204

BISNIS BANDUNG – Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia – ISEI Jawa Barat, Erie Febrian Mataro, Phd mengemukakan, uang muka atau downpayment (DP) sebelumnya tidak diatur seperti sekarang. 

Dilakukan oleh regulator untuk menghindarkan bank dan lembaga keuangan mengorbankan kesehatan finansialnya karena masuk pusaran kompetisi antar industri keuangan.

 “Jangan sampai persaingan menjadi pendorong mengambil risiko berlebihan. Ini mirip terjadi dengan yang dilakukan oleh industri layanan umroh Indonesia,” ujar Erie.

Perusahaan travel diwajibkan menetapkan biaya minimal 20 juta berdasarkan hasil perhitungan biaya pelaksanaan umroh yang sehat dan kredibel. Kompetisi yang ketat membuat perusahaan-perusahaan melakukan promosi jor-joran yang tidak logis.

“Sebab itu, semua industri harus diregulasi untuk melindungi publik dan negara. Sebaiknya tidak perlu menunggu kasus-kasus terjadi dan ada korban, baru kemudian dibuat regulasi. Aturan DP kurang lebih seperti itu.Dasar hukumnya adalah peraturan Bank Indonesia nomor 18/16/pbi/2016 tentang rasio loan to value dan financing to value,” paparnya.

Menurut Erie ,  dalam praktik keuangan berlaku High Risk, High Return ,artinya upaya berisiko tinggi akan (seyogyanya) menghasilkan imbal hasil yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya.

Semakin besar DP akan semakin kecil kredit yang diberikan kepada debitur. Implikasinya, potensi pendapatan BLK (Badan/Lembaga Keuangan) semakin kecil. Tapi relatif lebih aman.

Pilihan ini merupakan keputusan regulator untuk menjaga agar risiko industri berada di level aman, meski ada persaingan ketat pada industri BLK yang lebih berorientasi imbal hasil, aturan ini relatif membatasi meski lebih prudensial.

Sebaliknya, BLK yang menyukai keamanan dan stabilitas akan pro regulasi ini. Tidak ada angka yang ideal, karena level risiko setiap perekonomian dan industri yang dinaunginya berbeda-beda.

Pada perekonomian yang mendekati krisis, mereka akan membuat aturan yang ketat soal DP . “Syarat minimal DP antara 20%-30% cukup moderat, cukup aman bagi bank dan cukup terjangkau bagi debitor,” tutur Erie, R.

Potensi pendapatan

Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad)  ini menyebutkan,  DP memang mengurangi potensi pembiayaan BLK yang artinya potensi pendapatan. DP menentukan level risiko dan imbal hasil BLK. Syarat DP rendah memudahkan BLK memasarkan kreditnya, tapi dengan risiko tinggi.

Syarat DP tinggi relatif untuk menjaga agar BLK selalu berbisnis secara aman. Kompetisi yang ketat di industri BLK membuat BLK selalu mencari cara agar kreditnya terserap pasar. Salah satunya penawaran DP rendah merupakan strategi yang  popular, selain kemudahan layanan.

“BLK yang kalah dalam hal jaringan, skala ekonomi dan lain-lain, biasanya tidak punya banyak pilihan. DP rendah menjadi senjata. Konsumen sering mengambil jalan pintas meski berisiko.

BLK yang menawarkan DP rendah yang disukai,” ungkap Arie , Senin (26/3) kepada BB di Bandung. Regulator (BI-OJK)  lanjut Arie ,  tidak akan mengizinkan BLK yang tidak memberlakukan uang (DP).

Sebenarnya , resiko yang ditanggung BLK sangat tinggi dengan pemberian syarat DP 0%. Dalam hal ini konsumen hanya berpikir bagaimana memenuhi kebutuhannya tanpa memikirkan kemampuan jangka panjangnya, terutama pada situasi ekonomi krisis.

Dampak jangka panjangnya , debitur gagal bayar. Bagaimanapun, penyitaan aset bukan hal disukai oleh BLK sebagai kreditor maupun oleh konsumen. Lebih lanjut dikatakan Erie Febrian , kebijakan DP tidak boleh dilihat dari perspektif merugikan atau menguntungkan.

Substansinya lebih ke pengelolaan risiko. Jelas, jika DP 0%, konsumen dapat mengakses kredit dengan mudah, tapi risikonya besar bagi BLK. Konsumen jadi mudah dan terstimulasi untuk mengakses kredit tanpa banyak perhitungan atas kemampuan bayarnya. DP sering diterjemahkan sebagai tanda jadi.

Konsumen harus mempelajari perjanjiannya. Jika terjadi pembatalan, BLK bisa memotong, sesuai  perjanjian, dari 0%-100%. Namun jika dilakukan oleh BLK, uang akan kembali utuh.

Setiap kredit ada klausul yang mengikat. Konsumen yang meninggalkan properti dapat kehilangan asetnya karena disita oleh bank. Dapat pula bank menjual ke pihak lain, dan selisih hasil penjualan dikembalikan ke debitur.

Semua sesuai kesepakatan awal. Untuk DP, konsumen biasanya kehilangan uang DP. Mungkinkah fihak perbankan/lembaga keuangan tidak memberlakukan uang muka.

Dijelaskan Erie , mungkin saja terjadi ,jika kondisi perekonomian suatu negara sangat kondusif, dimana potensi gagal bayar sangat rendah, DP bisa 0% untuk alasan pembangunan, kebijakan DP rendah bisa dilakukan secara terbatas, seperti dilakukan Pemprov DKI membuat program DP 0% untuk perumahan bagi kalangan bawah.

“Itu dilakukan dengan pola subsidi silang dari sektor lain yang surplus dilingkungan Pemprov DKI. Tapi tidak banyak instansi yang mampu melakukan itu,” papar Erie.

Disebutkan, saat terjadi krisis finansial 2008 di USA yang dipicu oleh kebijakan kemudahan kepemilikan rumah yang berlaku nasional. DP sangat rendah (sampai 0%) dibuat saat ekonomi USA sedang baik.

Konsumen mampu bayar cicilan. Namun saat ekonomi nasional memburuk , memaksa Bank Sentral menaikkan bunga, para debitor meninggalkan begitu saja properti yang sudah mereka diami.

BLK hanya bisa menyita , tapi sulit menjualnya kembali.”Biasanya regulator mengatur batas minimal, karena DP tinggi akan berdampak kurang menguntungkan bagi upaya pemasaran kredit BLK.

Regulator selalu mengawasi dan mengkaji level minimum DP sesuai kondisi perekonomian negara atau hal-hal lain yang dapat memicu gagal bayar. Regulator selalu mengatur level DP untuk melindungi industri dan ekonomi negara,” Erie menambahkan.  (E-018)***