Pakar Menilai UU Cipta Kerja Cacat Hukum Jokawi Agar Tidak Tandatangani

8

BISNIS BANDUNG – Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan, Presiden Joko Widodo  disarankan untuk tidak menandatangani UU Cipta Kerja yang disyahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020) . Sebab, kedudukan UU yang belum final tetapi telah disahkan adalah cacat hukum.

Asep menilai, tidak seharusnya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang belum final naskahnya disahkan menjadi Undang-Undang. Ditegaskan Asep  , kedudukan RUU CK cacat hukum, karenanya  Presiden Joko Widodo  disarankan  tidak menandatangani UU yang baru diketok palu oleh DPR pada Senin (5/10/2020) . Sebab, kedudukan UU yang belum final tetapi telah disahkan adalah cacat hukum.

Karena bagaimanapun , lanjut Asep , naskah yang akan diplenokan itu naskah yang paling akhir dari berbagai tahapan, mulai dari panja dan yang paling tinggi itu pleno atau paripurna. Paripurna itu sudah bukan wacana lagi, tapi pengesahan,” kata Asep kepada Kompas.com, Jumat (9/10/2020) yang dikutip Bisnis Bandung.com . Secara kronologi, Asep menjelaskan, pembahasan sebuah RUU dilakukan mulai di tingkat panitia kerja untuk menyusun rumusan pasal demi pasal yang akan dimasukkan ke dalam sebuah UU. Setelah di tingkat panja selesai,  naskah akan dilihat oleh tim sinkronisasi untuk dikoreksi, termasuk bila ada kesalahan dalam penulisan kata atau typo serta kurangnya tanda baca. Kemudian, naskah yang telah disepakati akan diparaf oleh masing-masing fraksi sebelum dibawa ke pleno rapat paripurna untuk disetujui atau tidak secara bersama-sama oleh para anggota dewan yang hadir. “Itu typo sudah harus selesai,” ucapnya. Karena  typo itu dikhawatirkan  akan mengubah substansi. Dulu pernah UU Kesehatan, ada namanya pasal tembakau, dianggap typo, tapi kemudian mengubah substansi. Itu yang menjadi fatal,” kata Asep. Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg) DPR Achmad Baidowi menuturkan, sejauh inii belum ada naskah final Undang-Undang Cipta Kerja. Dijelaskan, Baleg masih memperbaiki draf UU Cipta Kerja. Namun,  koreksi yang dilakukan hanya sebatas pada kesalahan seperti penempatan titik, koma atau huruf. “Kami sudah sampaikan, kami minta waktu kepada Baleg untuk memberi kesempatan  me-review lagi, takut-takut ada yang salah titik, salah huruf, salah kata atau salah koma. “Kalau mengenai substansi tidak bisa kami ubah karena sudah keputusan,” ujar Baidowi , Kamis (8/10/2020). Disebutkan, koreksi terhadap RUU yang sudah disahkan di rapat paripurna merupakan hal yang wajar. Apalagi, tambah Baidowi, RUU Cipta Kerja terdiri dari hampir 1.000 halaman sehingga perlu dibaca lagi secara lebih teliti.

Baca Juga :   Siomay Udang Ayam

Diretas

Sementara itu, situs web DPR yang beralamat dpr.go.id  diretas, hal itu diketahui melalui sebuah video yang viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan halaman muka situs web DPR yang tulisannya diubah dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi  Dewan Pengkhianat Rakyat.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate yang mengonfirmasi soal peretasan tersebut, bahwa pihaknya tengah menangani peretasan tersebut . Disebutkan Johnny , tim teknologi Informasi DPR sedang memperbaiki situs web DPR. “Sedang dalam penanganan dan tim TI  DPR RI sudah menurunkan situs yang di-hack tersebut,” ujar Johnny, Kamis (8/10/2020). Sejauh ini situs web dpr.go.id belum dapat kembali diakses publik. Ada notifikasi “error” yang muncul ketika membuka situs web DPR.

Sebelumnya warganet di Indonesia, Rabu (7/10/2020), dihebohkan dengan informasi pada situs jual beli online bahwa Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, dijual murah dengan harga berkisar Rp 5.000 hingga Rp 10.000. Tertulis pula deskripsi bahwa gedung itu dijual beserta anggota yang ada di dalamnya.  Ini mungkin bentuk kritik sarkastis publik  dan diduga  merupakan bentuk kekesalan publik atas disyahkannya UU Cipta Kerja oleh  DPR dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020) . Padahal, elemen masyarakat sipil sudah menolak produk hukum tersebut lantaran dinilai tidak berpihak pada buruh dan hanya menguntungkan pengusaha besar.  (B-003) ***