Pedoman Kejagung Nomor 7 Tahun 2020 Berusia Sepekan Izin Memeriksa Jaksa  Dibatalkan Jaksa Agung, Bisa Mencuatkan Multitafsir

4

BISNIS BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengapresiasi keputusan Jaksa Agung ST Burhanuddin mencabut Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020. Setelah Jaksa Agung RI menerbitkann surat Nomor 163 Tahun 2020 ter tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pencabutan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 yang diterbitkan 6 Agustus 2020 mengatur tentang pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana harus atas izin dari Jaksa Agung.

“Kita apresiasi Jaksa Agung yg telah mencabut Pedoman tersebut karena selain bisa memproporsionalkan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh jaksa, hal itu juga bisa menghilangkan kecurigaan publik bahwa Kejaksaan Agung ingin membuat barikade untuk melindungi dirinya,” cuit Mahfud melalui akun twitter pribadinya @mohmahfudmd, Rabu (12/8/2020).

Mahfud juga meminta agar polemik tentang Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 tahun 2020 segera diakhiri. Pasalnya, Jaksa Agung telah menerbitkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 163 Tahun 2020 ter tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pencabutan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tersebut.

“Selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku diharapkan masyarakat mendukung Kejaksaan Agung dan POLRI untuk melaksanakan tugas penegakan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan demikian upaya penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi, bisa dilakukan secara lebih akuntabel,” ujarnya.

Kejagung akhirnya mencabut aturan terkait pemeriksaan jaksa yang tertuang dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 7/2020 setelah menimbulkan polemik di masyarakat.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 itu berisi tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan Terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono menyebutkan, pedoman tersebut dinilai telah menimbulkan disharmonisasi dan multitafsir baik antarpenegak hukum maupun di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut Hari ,  Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menerbitkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 163 Tahun 2020 ter tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pencabutan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020.

Menuai polemik

Keputusan Jaksa Agung menerbitkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 menuai kritik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Indonesia Corruption Watch (ICW).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut surat pedoman nomor 7 Tahun 2020 yang diterbitkan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 6 Agustus 2020 akan menimbulkan sinisme dan kecurigaan publik. Terlebih kini Kejaksaan Agung RI tengah mendalami skandal kasus terpidana hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra yang  menyeret sejumlah petinggit penegak hukum. Satu diantaranya yakni Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“Wajar jika muncul kecurigaan dan sinisme publik tehadap produk-produk semacam itu ditengah ramainya kasus Djoko Tjandra yang ikut menyeret nama oknum jaksa ,” ungkap Nawawi.

Sementara, peneliti ICW Kurnia Ramadhan pun menduga bahwa Pedoman Nomor Tahun 2020 sengaja diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI. Diduga Kurnia , diterbitkannya pedoman kemungkinan  tujuannya  agar perkara tindak pidana yang menyeret Jaksa Pinangki dalam skandal kasus Djoko Tjandra tidak diambil alih oleh institusi penegak hukum lainnya seperti Polri dan KPK.

“Pedoman itu diduga agar perkara tindak pidana yang baru saja disidik oleh Kejaksaan terkait dengan oknum jaksa (Pinangki Sirna Malasari) tersebut tidak bisa diambil alih begitu saja oleh penegak hukum lain,” ucap Kurnia.

Atas hal itu, Kurnia  mengingatkan  Kejaksaan Agung mengenai asas hukum equality before the law, bahwa, setiap pihak termasuk Jaksa sekali pun tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus sebgaimana termaktub dalam Pasal 112 KUHAP.

“Wajib memenuhi panggilan penegak hukum tanpa adanya mekanisme perizinan tertentu oleh pihak manapun,” pungkas Kurnia menegaskan. (B-003) ***