Pelanggaran Oleh Anggota Polri Di Lapangan Masih Tinggi Poengky : Masih Ada Atasan Yang Melindungi

5

BISNIS BANDUNG – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan pengawasan internal yang kuat dan ketegasan sanksi adalah kunci untuk dapat menurunkan angka pelanggaran anggota Polri di lapangan. Pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri  tahun 2021, Kadiv Propam Polri Brigjen Pol. Ferdy Sambo sempat meminta maaf karena masih tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri di lapangan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Propam mencatat angka pelanggaran 4 tahun terakhir terjadi peningkatan pelanggaran anggota di lapangan .

“Untuk dapat menurunkan angka pelanggaran, kuncinya adalah dibangunnya sistem pengawasan internal yang kuat, termasuk ketegasan sanksi terhadap pelanggar,” kata Poengky, Minggu (18/4/21).

“Ada atasan yang tegas langsung menyerahkan ke Propam. Namun, ada juga atasan yang kurang peduli, jadi prosesnya lama. Ada pula atasan yang masih melindungi bawahannya yang salah,” tutur Poengky.

Jangan ditutup-tutupi

Terkait pelanggaran anggota Polri tersebut , terincikan pelanggaran disiplin pada tahun 2018 mencapai 2.417 kasus , tahun 2019  sebanyak 2.503 kasus atau naik 3,6 %, kemudian pada tahun 2020 terdapat 3.304 kasus, berikutnya pada tahun ini dalam periode Januari hingga April sebanyak 536 kasus. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1.203 kasus, tahun 2019 tercatat 1.021 kasus atau mengalami penurunan 19 %,  tahun 2020 tedapat 2.081 kasus dan pada periode Januari- April 2021 sebanyak 279 kasus. Pada tahun 2018 pelanggaran pidana mencapai 1.036 kasus , tahun 2019 sebanyak 627 kasus ( turun 39,4 %) . Tahun 2020  pelanggaran pidana kembali melonjak mencapai 1.024 kasus (naik 53,3 %), kemudian pada  dalam kurun waktu Januari sampai awal April 2021 tercatat 147 kasus. Poengky menyebutkan , jumlah pelanggaran yang makin bisa terdata adalah karena makin banyaknya laporan atau komplain masyarakat melalui saluran-saluran yang ada, yakni mekanisme komplain ke Polri yang dapat diakses masyarakat. Pengawasan di internal Polrijuga makin ketat sehingga banyak anggota yang diduga melakukan pelanggaran dapat “terjaring”.  “ Kini masyarakat, makin berani mengkritisi jika melihat ada pelanggaran yang diduga dilakukan anggota, termasuk media massa yang juga mengawasi Polri. Kemajuan teknologi, termasuk komunikasi, yang membuat pelanggaran anggota dapat direkam dan dilaporkan” tutur Poengky seraya menambahkan, reformasi kultural Polri mengharuskan pimpinan dan seluruh anggota Polri mengubah pola pikir dan budaya agar menjadi Polri yang humanis dan lebih dicintai masyarakat. “Pelanggaran tidak perlu ditutup-tutupi,” ujar Poengky menambahkan. (B-003) ***

Baca Juga :   SMK Akan Dibuat Di Tiap Kecamatan Di Perbatasan