Pelanggaran Tata Ruang Penyebab Bencana di Jabar

122
Pelanggaran Tata Ruang Penyebab Bencana di Jabar

BISNIS BANDUNG—Wakil Ketua Bidang Advoksi dan Kebijakan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Barat, Dadang Sudardja mengatakan penyebab utama terjadinya banjir adalah kerusakan lingkungan.

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di hulu, tengah dan hilir, penyempitan badan sungai, pendangkalan alur sungai karena sedimentasi oleh material longsoran tanah, maupun sampah, alih fungsi lahan, serta hilangnya hutan yang berfungsi sebagai tutupan lahan. Sedangkan intensitas curah hujan yang tinggi hanyalah faktor  pemicu.

Menurut PVMBG di pulau Jawa terbangun struktur sesar yang mendukung terjadinya gerakan tanah. Sedangkan dari unsur non-geologi yaitu hilangnya hutan sebagai tutupan lahan. Vegetasinya hilang dan menjadi daerah terbuka. Hal ini dapat menyebabkan terjadi retakan tanah ketika musim kemarau.

Kondisi seperti ini apabila terjadi hujan yang lebat dapat memicu terjadinya pergerakan tanah yang tinggi. Hal lain adala buruknya drainase yang buruk terutama di Kawasan perkotaan.

“Intensitas curah hujan yang tinggi itu hanya faktor pemicu, sedangkan yang paling berpengaruh adalah kerusakan lingkungan, dan ketidaksiapan kita menghadapi ancaman banjir, serta buruknya infrastruktur drainase terutama di wilayah perkotaan dan rusaknya daerah aliran sungai”, ungkapnya kepada Bisnis Bandung,  Senin (15/02.2021) di Bandung.

Menurut Dadang Sudardja, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencegahan masih jauh dari harapan. Kejadian banjir ini bukan sekali ini saja, tetapi sudah berulang kali. Hal ini menunjukkan bahwa upaya memperbaiki lingkungan termasuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi banjir jalan ditempat.

Upaya pemerintah dalam mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas  dalam rangka pengurangan risiko bencana tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan baik ditingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Indikatornya peristiwa ini terus terjadi berulang ulang.

“Untuk pencegahan menjadi tanggung jawab masing – masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pihak Pemerintah Provinsi sifatnya koordinasi. Dalam hal penanganan bencana pihak provinsi hanya membantu, terkecuali apabila daerah kabupaten/kota sudah tidak mampu dan pemerintahannya lumpuh, tanggung jawabnya diambil alih dan menjadi tanggung jawab provinsi. Hal ini bisa dilihat dari statur bencana”

Di Jawa Barat,  ada beberapa daerah Kabupaten/Kota yang dilanda bencana alam, yaitu: Karawang, Bekasi, Subang, Majalengka, Sumedang dan Indramayu.  Menurut BPBD Jawa Barat, Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang paling luas terdampak banjir. Korban Jiwa sementara ini dua orang meninggal, dan ribuan warga dari 24 Kecamatan terpaksa harus mengungsi. Kerugian material masih dalam peritungan pihak pemerintah. Sedangkan korban yang diakibatkan oleh longsor dalam dua bulan terakir adalah yang terjadi di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dengan junlah Korban meninggal 40 orang. “Peta Rawan Bencana dari sisi geologi yang dikeluarkan oleh PVBMG ada, tetapi pertanyaaanya apakah data/peta tersebut sampai di masyarakat? Dan masyarakat tahu?.dan, apakah pemerintah menjadikan peta/data tersebut dijadikan sebagai bahan atau dasar dalam menetapkan kebijakan? Ini yang harus dan penting dipertanyakan. Masyarakat harus kritis”

Pelanggaran tataruang/tata wilayah terjadi dimana-mana. Hampir terjadi diseluruh kabupaten/Kota. Banyak Kawasan yang beralih status hanya untuk melegalkan projek tertentu. Banyak Kawasan Konservasi menjadi Kawasan perumaan, Industri, dan lain lain.  Di Indonesia kasus seperti ini seperinya suda biasa. Kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan, dan lain-lain. Situasi dan kondisi seperti ini tentu saja menambah kerentanan dan menjadi pemicu terjadinya bencana. (E-018)***