Pembahasan RUU itu Lambat Tak Ada Aturan Komprehensif Atas Perlindungan Data Pribadi

3
Pembahasan RUU itu Lambat Tak Ada Aturan Komprehensif Atas Perlindungan Data Pribadi

BISNIS BANDUNG–Pengamat Keterbukaan Informasi Publik, Dan Satriana melihat kebocoran data pribadi penduduk Indonesia dan tertutupnya kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga untuk mengklarifikasi data kependudukan yang dikuasai pemerintah, seharusnya pemerintah dan DPR segera menyelesaikannya. Perlindungan setingkat UU penting untuk memperkuat payung hukum perlindungan data pribadi.

Perlindungan data pribadi merupakan kewajiban dan salah satu bentuk pelayanan publik untuk melindungi masyarakat, agar masyarakat terhindar dari ancaman kejahatan dunia maya dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terutama di era perkembangan teknologi digital dan jaringan informasi yang semakin maju.

“Saya kira pemerintah sudah punya cukup perangkat untuk menelusuri kebocoran data, baik oleh penyedia platform digital  maupun pengelola data pribadi. Dalam kasus kebocoran data pribadi yang identik dengan data BPSJ Kesehatan, pihak Kemenkominfo, BSSN, Cyber Crime Mabes Polri, Pusat Pertahanan Siber Kemenhan, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, seharusnya dapat segera diambil langkah-langkah yang diperlukan,” ungkapnya kepada Bisnis Bandung, Senin (7/6/2021).

Namun, katanya  lebih jauh lagi penelusuran tidak berhenti kepada tindakan pidana dan pelakunya. Karena kejadiannya berulang, maka pemerintah harus mengevaluasi sistem pengelolaan dan keamanan data pribadi yang dikuasai instansi pemerintah dan lembaga sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelayanan publik berupa perlindungan masyarakat.

Dan Satriana menegaskan, berbagai undang-undang sudah menyebutkan sanksi terkait pembocoran data pribadi. Dalam UU Nomor  23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan misalnya, disebutkan bahwa  setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.

Jika ada pihak yang tidak berwenang dapat mengakses data pribadi dikhawatirkan akan berdampak beberapa hal mulai dari adanya tawaran iklan yang tak diinginkan, penipuan, peretasan hingga mengintai keamanan negara jika dilakukan akses diperoleh dengan meretas perangkat milik lembaga pemerintah yang menguasai data.

Penggunaan teknologi informasi dan penggunaan internet yang menjadi media informasi dan komunikasi elektronik dalam beragam aktivitas baik berupa jasa maupun produk telah memicu kesadaran negara-negara secara global. Sudah banyak negara yang menyadari konsekuensi penggunanaan tekonlogi ini terhadap perlindungan data pribadi dengan membentuk aturan yang melindungi data pribadi.

Secara umum dalam berbagai aturan tersebut antara lain diatur mengenai orang yang data pribadinya diproses, ketentuan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi, kewajiban bagi pihak yang berwenang memproses data pribadi, dan lembaga independen yang berwenang mengawasi kegiatan pengolahan data dan menyelesaikan pengaduan  masyarakat jik aterdapat kerugian dan pelanggaran undang-undang perlindungan data pribadi.

“Indonesia saat ini sedang membahas rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, kalau tidak salah sudah berlangsung sejak 6 atau 7 tahun lalu. Entah apa yang menjadi kendalanya, namun seharusnya pemerintah dan DPR melihat kejadian kebocoran data pribadi di tengah transaksi elektonik yang semakin luas sebagai alasan untuk mempercepat penetapan undang-undang tersebut. Terlebih lagi bahwa perlindungan data sebagai salah satu bentuk penghormatan atau pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam bentuk perlindungan privasi sudah dicantumkan dalam konstitusi kita. Belum adanya aturan yang komprehensif terhadap perlindungan data pribadi dan pembahasan rancangan undang-undang yang berjalan sangat lambat sangat disayangkan karena itu tidak sesuai dengan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan publik berupa perlindungan terhadap warganya,” pungkasnya kepada BB.  (E-018)***