Pemberian BLT Upah Agar Tepat Sasaran Jangan Diskriminasi

30
Pemberian BLT Upah Agar Tepat Sasaran Jangan Diskriminasi

BISNIS BANDUNG— Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP FS TSK SPI), menyambut baik dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Upah, kepada buruh sebesar Rp 600 ribu perbulan, selama 4 bulan dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli buruh, karena faktanya pandemi covid 19 sangat berdampak terhadap penghasilan upah buruh.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto menegaskan, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait digulirkan program subsidi BLT upah, yakni jangan ada diskriminasi. Sebab realitasnya  masih banyak buruh yang upahnya di bawah Rp 5 juta perbulan, tapi tidak didaftarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan, yang kita kenal dengan Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja (PDS TK)

Perusahaan Daftar Sebagian Upah (PDS Upah) artinya, perusahaan tidak mendaftarkan/melaporkan upah pekerja/buruhnya sesuai upah “real” atau bukan “take home pay” (upah bruto) nya, tapi bisa saja dilaporkan hanya sebagian upah yang diterima buruh dilaporkan semacam hanya sebatas UMK yang dilaporkan atau bahkan di bawah UMK yang berlaku.

 “Dengan PDS, maka akan merugikan buruh, dan program bantuan upah ini menjadi tidak tepat sasaran, karena bisa saja sebagian buruh yang terdaftar menerima bantuan karena upahnya dilaporkan di bawah 5 juta oleh perusahaannya, padahal realnya upah brutonya di atas Rp 5 juta”, tegasnya kepada Bisnis Bandung, Senin di Bandung.

Menurut Roy Jinto, program Subsidi BLT Upah sudah dilaksanakan di  beberapa negara lain seperti Selandia Baru, Eropa Barat, Singapura, Australia dan kita berharap agar program ini bisa terus berjalan selama pandemi covid 19, agar daya beli terus meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

“Tujuan dari program ini  karena pemerintah menyadari  upah buruh selama ini tidak cukup  mendongkrap daya beli buruh. Masalah besarnya nominal,  tentu saja kita menerima sesuai kemampuan pemerintah dan anggaran pemerintah, kalau momentum sedikit terlambat karena program ini seharusnya dilakukan di awal ketika pandemi covid 19 pada saat pelaksanaan PSBB awal, bulan Maret 2020 sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa negara seperti Selandia Baru, Eropa Barat, Autralia, Singapura, ” tuturnya.

FSP TSK SPSI meminta kepada pemerintah agar semua buruh yang upahnya di bawah Rp 5 juta, baik yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan maupun yang tidak terdaftar agar mendapatkan hak yang sama, sehingga program ini menjadi tepat sasaran dan tidak diskriminasi, karena berbicara dampak covid 19 semua buruh merasakan dampak pandemi covid 19.

Ia meminta kepada seluruh perusahaan untuk melaporkan Data upah buruhnya ke BPJS Ketenagakerjaan secara benar real apa adanya jangan ada Perusahaan Daftar Sebagian Upah (PDS UPAH). “Kita berharap kebijakan ini harus dikaji ulang dan diteruskan jangan hanya 4 bulan, kita berharap agar kebijakan ini bisa dirasakan oleh semua pekerja/buruh tanpa terkecuali, baik yang terdaftar di BPJS maupun tidak terdaftar pekerja formal atau informal.

Program BLT Upah diharapkan bisa tepat sasaran. Pada saat berjalan pemerintah harus membuka data semua buruh penerima BLT, agar program ini dapat berjalan secara transparan dan tepat sasaran nantinya. (E-018)***