Pemeriksaan Secara Rutin Oleh BPK Penting Bagi Terselenggaranya Pemerintahan Bebas KKN

3

BISNIS BANDUNG – Walikota Bandung, Oded M. Danial memastikan roda pemerintahan di bawah kepemimpinannya selalu mengedepankan azas transparansi, akuntabel, dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semua itu untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Walikota menyambut antusias pemeriksaan atas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang akan dilaksanakan oleh BPK selama 35 hari ke depan.

“Pemeriksaan oleh BPK sangat penting demi terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance),” ujar Walikota saat bertemu dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (25/3/21) di balai kota Bandung.

Dikemukakan Walikota ,  pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini penting demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN. Pertemuan hari ini, lanjutnya, merupakan bentuk kewajiban administrasi Pekmot Bandung terkait pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan selama satu tahun.

“Insyaallah pertemuan ini adalah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Pemkot Bandung secara administrasi dalam melaporkan semua keuangan dan kegiatan selama tahun 2020,” ujarnya.

Walikota mengungkapkan,  beberapa catatan dari BPK yang harus terus diperbaiki. Salah satunya tentang aset. “Tanah aset di Kota Bandung itu kan tanahnya besar sehingga  merupakan PR tiap tahun yang harus kita perbaiki. Saya kira perlu waktu dan yang pasti ini selalu berprogres dengan baik,” tuturnya.Pemeriksaan oleh BPK menjadi perhatian bersama , khususnya bagi organisasi perangkat daerah (OPD). “Ini harus jadi perhatian kita bersama. Tidak ada lagi OPD yang lalai dan leha-leha. Karena pemeriksaan ini adalah bagian dari bentuk komitmen kita sebagai seorang ASN,” ujar Walikota.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menyebuta, terdapat sekitar 21 %n aset tanah yang belum tersertifikasi. “PR-nya masih cukup besar. Karena dananya juga besar,” ucap Ema yang dirilis Humas Pemkot Bandung.

Baca Juga :   Ada Angin Segar di Patimban

Sementara Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Agus Khotib meminta kepada Pemkot Bandung untuk menyampaikan data dukung yang akurat. Sehingga tidak ada kesalahan dalam pemberian opini. “Kami butuh dukungan data dalam pemeriksaan. Sehingga nantinya dalam memberikan opini, tidak salah dalam membuat kesimpulan,” pinta Agus. (B-003) ***