Pemerintah Naikan PPN Menjadi 12% Daya Beli Turun, Jumlah Warga Miskin Melonjak

3

BISNIS BANDUNG –  Pemerintah berencana menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk untuk bahan pokok (sembako)  dari 10  menjadi 12 %. Rencana pengenaan PPN tercatat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). . Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai penerapan PPN untuk kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan bantuan sosial bakal meningkatkan angka kemiskinan. Pasalnya, bahan makanan menyumbang 73,8 % dari total komponen garis kemiskinan.

“Sensitivitas harga makanan ke jumlah orang miskin perlu dicermati. Daya beli bisa langsung turun dan kontraproduktif dengan upaya mengurangi angka kemiskinan selama pandemi,” tutur Bhima, Selasa (9/6/2021). Menurutnya, pengenaan PPN secara otomatis akan mengerek harga jual barang kebutuhan pokok. Adapun kelompok yang paling terdampak dari kebijakan ini adalah masyarakat miskin. Disebutkan Bhima , risiko lain yang juga perlu dicermati oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan ini adalah adanya lonjakan inflasi kebutuhan pokok yang tidak terkendali. “Dampaknya berisiko meningkatkan inflasi kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok yang sebelumnya dikecualikan dari objek PPN kemudian dikenakan PPN harga akan bertambah mahal,” ungkapnya. Jika pemerintah bersikeras melaksanakan kebijakan PPN yang baru, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun depan diperkirakan berkisar 2 —3 % di bawah asumsi APBN yakni di atas 5 %. Jika terealisasi, kebijakan fiskal ini kontradiktif dengan target-target pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yang dipatok ke level 9,2 % pada akhir tahun ini. Faktanya, selama pandemi Covid-19 angka kemiskinan di tanah air melejit. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin pada September 2020 mencapai 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada periode September 2020, tingkat kemiskinan menjadi 10,19 % atau meningkat 0,97 poin persentase (pp) dari 9,22 % pada September 2019. Dampak pandemi mulai dirasakan pada kuartal I/2020 yaitu persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78 % atau naik 0,37 pp dibandingkan dengan Maret 2019. Secara jumlah orang, penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta orang, meningkat 2,76 juta orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara spasial, persentase penduduk miskin perdesaan per September 2020 naik menjadi 13,20 % dari 12,6% pada September 2019. Persentase penduduk miskin perkotaan mengalami kenaikan menjadi 7,88 % dibandingkan dengan September 2019 yang hanya 6,56 %. Hal ini sebagai akibat terjadinya penurunan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah.

Baca Juga :   Aroma Menyingkirkan Penyidik KPK Pemilik Idealisme ICW : Novel Dan Kawan kawan Bakal Dipecat

Diandalkan

Rencana kenaikan PPN yang dilkakukan pemerintah bukan tanpa alasan. Kenaikan PPN menjadi 12 % dilakukan pemerintah terindikasi sejalan dengan tren global di mana PPN menjadi salah satu struktur pajak yang makin diandalkan.  11 bahan pokok yang bakal dikenakan PPN 12 % :  Beras , Gabah , Jagung , Sagu , Kedelai , Garam , Daging , Telur , Susu dan Buah-buahan

Menurut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, skema ini memberikan rasa keadilan dengan pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk barang mewah atau sangat mewah. “Juga pengenaan tarif lebih rendah untuk barang-barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya , Kamis (10/6/2021). Selain itu, lanjut Suryo, PPN 10 % yang diberlakukan oleh negara saat ini sangat kecil dibandingkan dengan negara negara lain. Hal itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menaikan PPN secara umum. Namun disisi lain, pemerintah meyakini skema multitarif ini memiliki dua kelebihan. Pertama, potensi penerimaan lebih maksimal karena seluruh lapisan masyarakat membayar tarif sesuai dengan kemampuan. Kedua, menjaga daya beli masyarakat yang sejak tahun lalu tertekan akibat pandemi Covid-19. Harapannya, menurut Suryo,  skema multitarif memberikan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Belum diketahui kapan perubahan tarif PPN itu berlaku. Rencana perubahan itu tidak terlepas sebagai bagian upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah pandemi Covid-19.

Terkait kenaikan PPN, pemerintah perlu mewaspadai lonjakan angka kemiskinan menyusul rencana otoritas fiskal mengenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok atau sembako. Risiko itu kian besar sejalan dengan dihapuskannya sejumlah program bantuan sosial untuk kebutuhan pokok pada tahun ini dan tahun depan. (B-003) ***