Pemerintah Tahun ini Segera Impor Beras, Daging dan Gula

20
1 tahun covid 19 di kota bandung gotong royong di balik pandemi

BISNIS BANDUNG–Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan akan melakukan impor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton  yang dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021.  Pemerintah juga mengkaji kemungkinan mengimpor komoditas lainnya yaitu daging dan gula.

Presidium Nasional Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia (Gema Petani)  Anas menyayangkan rencana impor beras tersebut. Kebijakan tersebut  akan semakin menekan petani. Dan  langkah yang diambil pemerintah ini akan berdampak kepada nasib petani.

“Pemerintah berencana mengimpor satu juta ton beras tahun ini. Dipertanyakan banyak pihak, mengingat produksi beras dalam negeri masih mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Para petani jelas menyesalkan karena akan melakukan panen raya yang jatuh di bulan Maret – April. Ini  akan memengaruhi psikologi pasar yang cenderung menurunkan harga jual di tingkat petani,” katanya kepada Bisnis Bandung, Senin (22/3/2021.

Menurut Anas, bila pemerintah meneruskan rencana itu, jelas nasib para petani yang paling terkena imbasnya. “Saat ini saja, harga gabah sudah cukup rendah. Apalagi, kalau beras impor masuk dan membanjiri pasar dalam negeri, bisa jadi harganya akan semakin anjlok tak terkendali. Daripada untuk impor, mengapa alokasi dananya tidak diberikan saja kepada petani untuk modal meningkatkan produktivitas hasil pertanian,” ujarnya.

Anas menekankan, pemerintah tidak melakukan analisis mendalam terkait ketersedian pangan dalam negeri. Saat ini terjadi kenaikan jumlah produksi beras dalam negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 1 Maret lalu menyebutkan, potensi produksi padi Januari – April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Artinya potensi produksi beras sepanjang Januari – April 2021 mencapai 14,54 juta ton beras. Ini naik sebesar 3,08 juta ton dibandingkan tahun 2020 lalu. “Lantas, mengapa harus impor?” tegasnya.

Anas berargumen, anggaran impor beras bisa dialokasikan ke pos-pos lain yang lebih berfaedah. Contohnya, separuhnya untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) dan separuh lagi untuk memenuhi kebutuhan Bulog.

“Kesalahan tahun 2018 silam jangan sampai diulangi. Kala itu, dengan tingkat produksi yang bisa dikatakan tidak buruk, lonjakan impor sepanjang tahun 2018 mengakibatkan stok yang dikuasai oleh pemerintah untuk PSO/CBP naik hampir 4 juta ton sedangkan penyalurannya anjlok dari 2,7 juta ton menjadi 1,9 juta ton. Akibatnya, stok beras melonjak lebih dua kali lipat dari 0,9 juta ton pada akhir 2017 menjadi 2 juta ton pada akhir 2018,” paparnya.

Bentuk Badan Pangan Nasional

Anas menambahkan, tidak adanya kebijakan pangan yang strategis untuk membangun kedaulatan pangan di Indonesia adalah karena sampai hari ini pemerintah belum membentuk Badan Pangan Nasional yang berperan dan berfungsi mengambil kebijakan pangan di Indonesia sesuai dengan mandat Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

Kelembagaan pangan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 126 UU No. 18 Tahun 2012). Badan Pangan Nasional memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor (Pasal 127 UU No. 18 Tahun 2012). Badan Pangan Nasional harusnya sudah dibentuk paling lama akhir 2015 lalu, sesuai dengan mandat UU No. 18 Tahun 2012, paling lama tiga tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan (Pasal 150 UU Nomor 18 Tahun 2012).

Selain itu, sesungguhnya sudah ada PP yang mengatur kelembagaan pangan nomor 17 tahun 2015, yang menjelaskan tentang pengadaan, pengelolaan, penyaluran cadangan pangan pemerintah. Gema Petani mendesak pemerintah harus berkomitmen penuh menjalankan visi kedaulatan pangan dalam sistem pangan di Indonesia.  (E-018)***