Pemprov Jabar Harus Pro-Aktif Tangani Aset Bermasalah

11

BISNIS BANDUNG – Pemprov Jabar harus pro-aktif menangani persoalan aset  yang bermasalah. Salah satunya  polemik Gedung Kantor eks Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) di Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung.

Komisi I DPRD Jawa Barat mengingatkan Pemprov Jabar tidak lengah dalam menangani persoalan aset. Pasalnya, hingga saat ini, persoalan aset masih menyisakan berbagai permasalahan.

“Masih ada aset-aset yang terbelit polemik, misalnya lahan Kantor Dinas Peternakan Jabar,” ucap Nasir  salah seorang Anggota Komisi I DPRD Jabar,   Sabtu (1/2/2020).

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pembenahan aset dilakukan secara terbuka, sehingga semua pihak, termasuk DPRD Jabar bisa proaktif mengawal pembenahan aset tersebut.

“Pembenahan aset ini harus dilakukan secara terbuka, dalam kondisi bagaimanapun,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  tersebut.

Terkait  soal aset, Pj.Sekda Jawa Barat, H. Daud Achmad sempat mengungkapkan bahwa Pemdaprov Jabar  terus berupaya serius menertibkan aset-aset dan barang milik daerah (BMD) sekaligus sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi.

Menurut Daud, KPK  telah menerbitkan surat perihal percepatan pembenahan pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Gubenur/Bupati/Walikota se-lndonesia pada tanggal 26 Agustus 2019. Ada enam poin yang menjadi fokus dalam surat tersebut.

Pertama adalah penyelesaian proses pengalihan BMD akibat alih kewenangan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Kedua,  penyelesaian permasalahan BMD antar Pemerintah Daerah akibat pemekaran wilayah. Ketiga, penyelesaian permasalahan BMD dengan instansi vertikal.

“Keempat, penyelesaian permasalahan BMD yang dikuasai pihak lain atau pihak yang tidak berhak. Kelima, percepatan penyelesaian sertifikasi BMD berupa tanah. Lalu keenam, pelaksanaan pengamanan BMD baik fisik, legalitas, maupun administrasi,” ucapnya.

Guna mewujudkan poin-poin tersebut, kata Daud, Pemda Provinsi Jabar berkolaborasi dengan semua pihak, seperti Badan Pertahanan Nasional, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Tujuannya supaya semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan masalah aset. (B-002)***