Penegak Hukum Yang Ciptakan Stigma Negatif Lembaganya Masyarakat Laporkan Tugas Dan Wewenang KPK Kepada Dewas 

4

BISNIS BANDUNG – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyebut ,  selama enam bulan pertama bertugas pada semester I tahun 2020, Dewas menerima 105 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Pengaduan yang diterima Dewas KPK antara lain, terkait pemblokiran rekening yang diduga tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, penanganan perkara yang berlarut-larut seperti kasus RJ Lino, dan lain-lain.

“Pengaduan soal tipikor kami salurkan ke unit-unit yang ada di KPK, umpama di penindakan dan pencegahan. Ada juga laporan yang bukan menyangkut kode etik, ada yang menyangkut permasalahan yang mereka alami terkait kegiatan KPK,” Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, di Jakarta, Selasa pekan ini.

Menurut Tumpak ,seluruh aduan tersebut hingga kini memiliki perkembangan penyelesaian yang beragam. Antara lain ditelaah dan diklarifikasi sebanyak 47 surat, dijadikan bahan pemantauan dalam rapat koordinasi pengawasan (rakorwas) sebanyak 21 surat, diteruskan ke unit kerja terkait sebanyak 23 surat dan diarsipkan sebanyak 14 surat.

Tumpak mencontohkan, salah satu aduan berupa pemblokiran rekening yang belum kunjung dibuka oleh KPK meski perkara telah masuk ke tahap penuntutan di pengadilan.

Dijelaskan, pihaknya melakukan klarifikasi kepada internal KPK guna meluruskan hal tersebut.

“Kita klarifikasi, kita tanyakan apa sebabnya, nanti bagaimana sikapnya, ini masih diperlukan barbuk (barang bukti). Nah kita surati si pelapor itu dengan data-data yang memang kita yakini kebenarannya melalui unit kerja yang ada di KPK,” ujar Tumpak.

Untuk diketahui, Dewas KPK yang dibentuk berdasarkan UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keberadaannya sempat diprotes banyak kalangan karena dinilai bakal menghambat kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK lantaran sejumlah hal, salah satunya kegiatan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang mesti mengantongi izin dari Dewas.

Karena pertimbangan politik ?

Di tempat terpisah Pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji menyebut, masifnya praktik korupsi di Indonesia memang tidak terlepas dari peran birokrat atau penyelenggara negara. Termasuk keterlibatan pihak swasta sebagai potensi kekuataan nonbirokrasi negara. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi serta turunannya, seperti suap sampai kolusi telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Selain itu, penyalahgunaan wewenang instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi juga masih menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat. Tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

“Kelemahan dalam penegakan hukum, yakni belum tuntasnya reformasi sistem penegakan hukum di institusi penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam sejumlah kasus yang terjadi justru malah melibatkan aparatur penegak hukum itu sendiri,” ungkap Indriyanto , baru-baru ini.

Dikemukakan Indriyanto , pada tataran Das Sein (fakta nyatanya), justru penegak hukum yang menciptakan stigma negatif terhadap lembaganya sendiri maupun sistem penegakan hukumnya. Seperti yang terjadi dalam kasus pelarian buronan Djoko Tjandra .

Dari sejumlah kasus hukum yang terjadi di Indonesia, tidak jarang memang berlatar belakang kekuatan politik. Penindakan kasus korupsi, misalnya, kerap berjalan atas latar belakang kemauan dan kekuatan politik. Begitu pula penyelesaiannya yang justru kerap menarik masalah hukum ke ranah politik.

Sementara Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Dr. iur. Liona Nanang Supriatna mengatakan, penegakan hukum memang seharusnya tidak boleh tergantung pada pertimbangan politik. Bahkan hukum tidak boleh mengabdi pada kepentingan politik, namun justru kepentingan politik harus mengabdi pada hukum. “Permasalahannya, saat ini di Indonesia, jangankan dunia runtuh. Dunia masih bulat dan kokoh pun dunia hukum di Indonesia masih mengabdi pada kepentingan politik,”ujar Liona seraya menambahkan , penegakan hukum tidak boleh menciptakan kegaduhan  atau pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena pertimbangan politik .  (B-003) ***