Pengawasan Pengelolaan Anggaran Semakin Lemah Penindakan Kasus Korupsi Oleh Penegak Hukum Hanya Mencapai 20 %

0

BISNIS BANDUNG – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, kinerja penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum secara umum hanya mencapai 20 % atau berada pada peringkat E, peringkat  sangat buruk.

Jika dirinci, nilai E diberikan masing-masing kepada KPK dan Kepolisian RI. Sedangkan Kejaksaan Agung memperoleh C. Nilai tersebut berdasarkan analisis informasi yang berasal dari kanal institusi penegak hukum dan media massa periode 1 Januari -31 Desember 2020.

Menurut Wana, nilai E artinya persentase penanganan perkara yang dilakukan penegak hukum hanyalah 0-20 %. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers virtual “Laporan Hasil Pemantauan Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020” , Minggu (18/4/21).

Dikemukakan Wana , pada tahun 2020, hanya 444 kasus yang ditangani penegak hukum dibanding dengan target penindakan kasus yang mencapai 2.225.

ICW merincikan dari 444 kasus tersebut hanya 374 kasus baru (84,2%), pengembangan kasus sekira 55 (12,4%) dan Operasi Tangan Tangan (OTT) 15 kasus (3,4%).

Jumlah tersangka sebanyak 875  dengan nilai kerugian negara mencapai Rp18,6 triliun, nilai suap mencapai Rp86,5 miliar dan pungutan liar (pungli) senilai Rp5,2 miliar.

Wana menyebutkan, penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak  cenderung menurun sejak tahun 2015 hanya ada 550 kasus dan pada tahun 2020  hanya 444 kasus, padahal nilai kerugian negara  akibat korupsi, terus meningkat.

“Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun semakin lemah dari segi pengawasan,”ungkap Wana.

ICW merinci untuk Kejaksaan Agung sampai akhir 2020 telah menangani 259 kasus dengan anggaran kasus mencapai Rp75,3 miliar. Sebagian besar kasus yang ditangani Kejaksaan Agung dicatat pihaknya merupakan kasus baru, sebanyak 222 kasus, selanjutnya pengembangan kasus sebanyak (34 kasus) dan OTT sebanyak 3 kasus.

Baca Juga :   Maladministrasi Di Jabar Masih Marak Pemerintahan Yang Bersih Sulit Diwujudkan

Disebutkan Wana , Kejaksaan merupakan institusi yang paling sering menangani kasus korupsi yang terjadi di BUMN,  dari 22 kasus ,16 di antaranya yang disidik oleh penegak hukum.

Selanjutnya kinerja Kepolisian RI , hanya menangani 170 kasus korupsi dengan target penanganan 1.539 kasus pada 2020 dengan anggaran Rp277 miliar.

“Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian RI sekitar 8 % atau masuk dalam kategori E atau sangat buruk namun kami tidak ditemukan adanya informasi mengenai penggunaan anggaran penyidikan kasus korupsi,” ungkap Wana. Sebagian besar kasus yang ditangani oleh Kepolisian merupakan kasus baru sebanyak 151 kasus, pengembangan kasus sebanyak 14 kasus dan OTT  5 kasus. Sedangkan kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK hanya sekitar 13 % dari target sebanyak 120 kasus. Sebagian besar penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK merupakan hasil OTT  sebanyak 7 kasus dan pengembangan 7 kasus, sedangkan kasus yang baru disidik pada 2020 hanya 1 kasus.

“Berdasarkan informasi dari situs website’KPK terdapat sebanyak 149 kasus korupsi yang disidik antara lain: 115 kasus perkara sisa tahun 2019 (carry over) dan 34 kasus lainnya disidik tahun 2020. Faktanya, ICW mencatat hanya 15 kasus yang disidik dengan tersangka sebanyak 75 orang,” ujar Wana.

Kasus yang dikembangkan oleh KPK diduga memiliki dua tujuan,  pertama akan dilanjutkan hingga tahap persidangan dan kedua kasus korupsi berpotensi untuk dihentikan dengan menerbitkan Surat Perintan Penghentian Penyidikan (SP3). (B-003) ***