Penolakan Masyarakat Pada Vaksin Kurang Informasi Rinci Tentang Kegunaan Dan Manfaat

5

BISNIS BANDUNG – Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)  menyebutkan , penolakan masyarakat atas vaksin terjadi karena dua hal . Pertama karena masyarakat tidak tahu sama sekali apa itu vaksin. Kedua, dia tahu, tapi informasi salah. Disinilah pemerintah harus meluruskan informasi itu dengan benar dan rinci manfaat serta kegunaan vaksin, hingga masyarakat paham benar.

Dikemukakan Ketua IAKMI, Ede Surya Darmawan,  menunjukkan bahwa yang dikerjakan pemerintah adalah sesuatu yang sangat serius melakukan program vaksinasi Covid-19 yang digulirkan, Rabu (13/1).

 Ede Surya Darmawan menyatakan, pemerintah harus menjalankan dengan sebaik-baiknya sejak proses memilih vaksin, penyelenggaraan, hingga proses pemantauan.

“Jangan kemudian vaksin ini untuk melengkapi saja, padahal ini salah satu instrumen untuk melakukan pencegahan penyakit, agar mencegah pandemi  jangan sampai meluas,” kata Ede.

Ede mengatakan, tingkat penerimaan masyarakat atas program vaksinasi Covid-19  tak lepas dari akuntabilitas dan keseriusan pemerintah dalam prosesnya.

“Penolakan yang terjadi karena dua. Satu karena dia tidak tahu sama sekali apa itu vaksin. Kedua, dia tahu, tapi informasi salah. Disini lah pemerintah harus luruskan informasi itu dengan benar, dan menunjukkan bahwa yang dikerjakan sesuatu yang sangat serius. Sehingga masyarakat yakin,” ujar Ede menegaskan.

Meski program vaksinasi mulai dilakukan, Ede meminta pemerintah agar meningkatkan kapasitas pengetesan dan penelusuran risiko infeksi Covid di masyarakat.

Dalam kasus penyakit menular , lanjut Ede, prinsip yang utama adalah menemukan kasus, mengisolasi dan menyembuhkan agar jangan sampai menularkan.

“Di sisi lain tetap preventif dilakukan, harus ada perubahan perilaku masyarakat, menerapkan 3M. Itu paketnya baru pandemi berakhir,” ujar Ede.

Terkait program vaksinasi, sebelumnya Anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning mengungkapkan penolakan di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Penny Lukito.

Baca Juga :   Tol Soroja Ditargetkan Rampung Akhir Oktober

“Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun masih bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Mau semua usia boleh, tetapi misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar,” ujar Ribka  dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes dan Kepala BPOM, Selasa (12/1).

“Jadi, jangan main-main vaksin ini, saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu,” ujarnya menambahkan. (B-003) ***