Penyelenggara Negara Harus Menghormati Hak Konstitusional Sipil Dalam Mengemukakan Pendapat Dan Berekspresi Di Ruang Publik

8

BISNIS BANDUNG – Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meminta , penyelenggara negara khususnya Polri dan Kementerian Kominfo agar menghormati hak konstitusional setiap warga masyarakat untuk untuk berkumpul, berpendapat, dan berekspresi, sebagaimana dijamin dalam pasal 28 E UUD RI 1945 dan pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik.

Hasil survei, Komnas HAM pada Agustus lalu, sebanyak 36 %n dari 1.200 responden di 34 provinsi mengaku ketakutan untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi melalui internet atau media sosial. Menurut Ahmad Taufan Damanik, angka itu menunjukan bahwa ruang digital belum memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Sementara itu Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Chairul Anam menyarankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggandeng lembaganya terkait wacana pembatasan atau pemblokiran media sosial. Terkait kebebasan berpendapat di ruang publik, Komnas HAM mencatat lebih dari 5.198 orang ditangkap sejak unjuk rasa menolak UU Cipta Keja digelar pada 5 Oktober lalu

Dikemukakan Anam, wacana pembatasan media sosial berkaitan erat dengan hukum kebebasan berpendapat warga di muka publik. Masalah tersebut hingga kini terus menjadi polemik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Oleh karenanya menurut dia, Kemenkominfo perlu bekerja sama dengan Komnas yang memiliki standar aturan yang jelas terkait kebebasan berpendapat di muka publik, termasuk di ruang virtual seperti media sosial.

“Ada baiknya , kami sarankan Kemenkominfo bekerja sama dengan Komnas HAM, karena Komnas HAM punya standard setting dan pengaturan terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat, itu yang bisa digunakan,” kata Anam dalam konferensi daring membahas penegakkan HAM di setahun Jokowi-Ma’ruf, Rabu lalu. Terkait dengan kebebasan berpendapat di ruang publik, Komnas HAM mencatat lebih dari 5.198 orang ditangkap sejak unjuk rasa digelar pada 5 Oktober lalu. Selain itu, dalam survei yang dilakukan Komnas HAM pada Agustus lalu, sebanyak 36 % dari 1.200 responden di 34 provinsi mengaku ketakutan untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi melalui internet atau media sosial.

Wacana pembatasan atau pemblokiran media sosial sebelumnya diungkapkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan. Dikatakan, Kemenkominfo tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial.

Peraturan tersebut di antaranya akan membahas soal sanksi administratif dan kejelasan hukum  pemblokiran media sosial. Alasan pemblokiran merupakan langkah  upaya pemerintah untuk memberikan efek jera.

Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, hasil survey Komnas HAM yang menunjukan bahwa ruang digital belum memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, pihaknya dalam laporannya kepada Komite HAM PBB pada bulan Juni 2020 menyebut bahwa UU ITE yang kerap membatasi kebebasan pendapat harus direspons oleh pemerintah agar tidak menjadi ancaman bagi masyarakat

“Sebab itu, penyelenggara negara khususnya Polri dan Kementerian Kominfo agar menghormati hak konstitusional setiap warga masyarakat untuk untuk berkumpul, berpendapat, dan berekspresi, sebagaimana dijamin dalam pasal 28 E UUD RI 1945 dan pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik,” ungkap Ahmad Taufan Damanik menegaskan.

Awal Oktober lalu  dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2019, secara virtual, Senin  pekan pertama bulan Oktober 2020 Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, pada 2019 Indonesia menghadapi ancaman politik kekerasan. Politik kekerasan itu, tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi terjadi di media digital, serta media sosial. “Negeri kita dihadapkan pada suatu ancaman nyata yaitu politik kekerasan. Dimulai dari kekerasan verbal melalui media digital, media sosial, orasi-orasi politik yang saling memojokkan,” ujar Taufan. Puncak kekerasan, terjadi saat kerusuhan pasca-pemilihan presiden (pilpres) pada Mei 2019. Kemudian, kerusuhan saat aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). (B-003) ***