Penyerapan Belanja Langsung APBD Jabar 2019 Baru 85 %

11
Penyerapan Belanja Langsung APBD Jabar 2019 Baru 85 %

BISNIS BANDUNG– Penyerapan belanja daerah berupa belanja langsung  Pemprov Jabar Tahun Anggaran 2019  baru mencapai  85 persen, dan  belanja tak langsung sebesar 93,65 persen.

Pertanyaan tentang penggunaan atau penyerapan anggaran daerah tersebut  diutarakan kepada Gubernur Jabar M Ridwan Kamil  merespons Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jabar Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 14 Juli 2020.

“Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Jabar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sendiri sudah dibacakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, beberapa waktu lalu,” ujar Ketua DPRD Jabar, Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat di Bandung, Minggi (26/7/2020).

Menurut politisi dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar itu  semua fraksi yang ada meminta agar Gubernur Jabar untuk menjelaskan sekitar delapan pertanyaan yang mewakili pandangan umum fraksi seperti persoalan pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak mencapai target telah ditetapkan.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Golkar Sri Rahayu menambahkan pertanyaan tersebut ada akibat kurang optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada.

Menurut dia, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Jabar terdapat sebanyak 54 permasalahan penerimaan sebesar Rp67,42 miliar. ” Kami meminta kepada Gubernur Jabar untuk menjelaskan permasalahan tersebut,” kata dia.

Selain itu, merujuk pada hasil identifikasi BPK Perwakilan Jabar, kata dia lagi, ditemukan 192 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja daerah yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp113,69 miliar.

“Kemudian, kami juga memohon kepada Gubernur Jabar untuk menjelaskan perbedaan Silpa atau sisa hasil penggunaan anggaran yang dicantumkan pada APBD tahun 2020,” katanya pula.

Dia  mengatakan fraksi-fraksi DPRD Jabar juga meminta Gubernur untuk menjelaskan permasalahan seputar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jabar yang dinilai bermasalah.(B-002)***