Penyidik KPK Diberhentikan Tidak Hormat Menerima Uang Suap Sebesar Rp1,6 miliar.

1

BISNIS BANDUNG – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai lembaga antirasuah setelah terbukti melanggar etik oleh Dewan Pengawas. Keputusan itu setelah Majelis Etik Dewan Pengawas menggelar sidang etik dipimpin Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin awal pekan ini .

Dewas KPK juga tengah menyelidiki dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam perkara dugaan suap di Pemkot Tanjungbalai.

Tumpak menyebut,  Stepanus bersalah melanggar kode etik terkait penanganan perkara dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Dewas KPK menilai pelanggaran etik pertama Robin yakni berhubungan dengan pihak-pihak/orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani /telah ditangani oleh KPK. Hal yang memberatkan, Stepanus dinilai telah menikmati hasil perbuatannya berupa uang Rp1,6 miliar.

Dewas KPK juga tengah menyelidiki dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam perkara dugaan suap di Pemkot Tanjungbalai tersebut. Nama keduanya disebut ikut terlibat dalam upaya menghentikan penyelidikan perkara tersebut.

Dewas KPK sudah memeriksa Azis terkait dugaan pelanggaran etik Robin dan Azis dicekal ke luar negeri oleh KPK selama enam bulan sejak 27 April 2021 terkait penyelidikan perkara dugaan suap di Pemkot Tanjungbalai. Azis dicekal ke luar negeri bersama dua orang lainnya..

Sebelum diperiksa Dewas, kediaman serta ruang kerja Azis juga sudah digeledah tim penyidik KPK pada 28 April 2021 dan 3 Mei 2021. Dari penggeledahan yang dilakukan, tim penyidik menyita barang bukti berupa dokumen yang terkait dengan kasus.

KPK menduga ada keterlibatan politikus Partai Golkar Azis Syamsuddin dalam kasus ini. KPK menduga Azis meminta Robin membantu mengurus perkara Syahrial di KPK. (B-003) ***

Baca Juga :   Serapan Dana Pendidikan di Jabar Mencapai 95 %