Perda Pusat Pasar Distribusi Stabilkan Harga dan Inflasi

12

BISNIS BANDUNG – Maksud  pembentukan Perda Pusat Pasar Distribusi guna  memudahkan masyarakat khususnya bagi para produsen dan pedagang  (petani, nelayan, peternak, dan  pedagang kecil ) untuk mendapatkan jaminan pasokan barang yang mereka produksi atau yang mereka jual.

“Diharapkan dari Perda ini akan ada suatu lembaga yang memang mengatur sistem distribusi di Provinsi Jawa Barat, sehingga pada musim-musim tertentu terjadi (kelangkaan) dengan adanya lembaga yang mengatur sistem distribusi ini hal itu bisa diminimalisir atau dicegah serta menjaga stabilitas harga dan meminimalkan inflasi yang ada di Jawa Barat” ucap Wakil Ketua Pansus II, R Yunandar Rukhiadi Eka Prawira, Senin (27/1/2020).

Raperda Pusat Pasar Distribusi dilatarbelakangi oleh fungsi pasar sebagai salah satu infrastruktur ekonomi nasional dan ujung tombak distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat.

Karena memiliki kedudukan strategis dan penting, dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh  jaminan hak untuk memperoleh barang barang kebutuhan pokok yang berkualitas dengan harga terjangkau. Sehingga untuk mencapai tujuan itu perlu adanya upaya konkret dari semua pemangku kepentingan (stake holder).

Saat ini Yundandar menyatakan,  Pansus II dalam tahap pembahasan pasal per pasal untuk merampungkan Raperda tersebut. “Ada sekitar 50 pasal yang sedang dibahas, terdapat beberapa usulan dari eksekutif diantaranya mengenai ruang lingkup pusat distribusi provinsi ini”katanya.

Dikabarkan, Panitia khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke Kementerian Perdagangan dalam rangka konsultasi Raperda Pasar Pusat Distribusi, Senin (20/1/2020).

Hendar Darsono, anggota Pansus II yang hadir dalam pertemuan tersebut menerangkan, dari hasil konsultasi dengan Kementerian Perdagangan bahwa pasar tradisional itu menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten.

“Pasar tradisional yang hari ini marak dibangun menjadi pasar semi modern itu adalah pasar yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten. Sementara yang bisa diatur oleh provinsi adalah pusat distribusi provinsi atau pusat distribusi regional,” ujar anggota DPRD Jabar Fraksi Partai Demokrat ini.

Menurut Hendar, pusat distribusi provinsi atau pusat distribusi regional yang dibahas pada Raperda itu bertujuan, pertama menjaga stabilitas ketersediaan jumlah dan harga barang-barang atau bahan pokok masyarakat, kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, yang selanjutnya memotong mata rantai dan menjamin kelancaran distribusi juga ketersediaan barang kebutuhan pokok.

“Jadi nanti arah Perda itu akan kesana pengaturannya, jadi tidak boleh mengatur pasar,” jelas Hendar.

Sebelum kunjungan ke Kementerian Perdagangan, Pansus II DPRD Jawa Barat membahas Raperda tersebut dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Januari 2020.

Masih dalam rangka agenda yang sama Pansus II DPRD Jawa Barat berkunjung ke PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Tujuannya dalam Rangka Mendapatkan Masukan dan Informasi Terkait dengan Pembahasan Raperda Pasar Pusat Distribusi. Pansus II juga mengunjungi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/1/2020). (B-002)***