Perjuangan Buruh Menolak UU CK Belum Selesai Kini Digodam  SE Menaker Tentang Upah Minimum 2021 Tidak Naik

31

BISNIS BANDUNG – Perjuangan buruh menolak UU Cipta Kerja masih terus dilakukan, datang lagi “godam” yang memukul nasib buruh , yakni Surat Edaran Menaker mengenai tidak adanya kenaikan upah minumum pada tahun 2021 . Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah  mengenai  tidak naiknya upah minimum buruh pada tahun 2021. KSPI menolak tegas surat edaran Menaker tersebut dan meminta  para gubernur agar  tetap menaikan upah minimum.

“Kami meminta kepada gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di provinsi atau kabupaten/kota,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima awak media , Jumat (30/10/2020). Iqbal menyebut, keputusan tersebut  dibuat tanpa kesepakatan bersama dengan Dewan Pengupahan Nasional. Sebab itu, pihaknya mendesak agar ada kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 %. Angka tersebut , lanjut Said, dapat dinegosiasi ulang  oleh pemerintah daerah dan DPN.

Dikemukakan Said,  pihakanya meminta pemerintah tidak memukul rata kondisi pabrik saat ini  dengan alasan tidak mampu membayar kenaikan upah,  sebab tidak semua pabrik menghentikan produksi selama menjalarnya  pandemi.

Jika pemerintah keukeuh tidak akan menaikan upah minimum,  buruh akan melakukan aksi besar-besaran. Mereka akan aksi di depan Istana dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada 2 November 2020. “Aksi ini sebagai perwujudan menolak upah minimum 2021 tidak naik , selain tetap menuntut pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah awal Oktober lalu,”tutur Said.

 Menurutnya, aksi akan dilakukan serentak di 200 kabupaten/kota dan 24 provinsi di seluruh Indonesia. Aksi serupa juga akan dilakukan pada 9 November di DPR RI untuk mendesak dilakukan legislative Review terhadap UU Cipta Kerja. Kemudian pada 10 November 2020 aksi akan dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, meminta Menaker mencabut surat edaran yang sudah dibuat. “Di titik akhir, kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok kerja nasional,” ujar Said menegaskan sikap buruh.

Baca Juga :   Perbankan Syariah Terus Membaik

Reaksi buruh  terhadap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah setelah Menaker mengeluarkan surat edaran yang bunyinya memupus harapan para buruh Indonesia , bahwa upah tahun depan tidak naik. Surat edaran Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 tersebut diteken pada 26 Oktober, ditujukan kepada seluruh gubernur. Gubernurlah yang bakal mengeluarkan surat keputusan berdasarkan itu. Ida menyebut kebijakannya sebagai jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah. Alasan upah minimum 2021 tidak naik karena pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun diprediksi 0,6 %  sampai minus 1,7 % dan inflasi minus 2,5% , dalam tiga bulan berturut – turut  terjadi deflasi. Formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu merujuk Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015. Sementara kajian Dewan Pengupahan Nasional (DPN) merekomendasikan upah turun atau minimal stagnan, tapi elemen buruh  meminta  gaji minimum tetap naik. (B-003) ***