Perkara Jiwasraya & Asabri

32

PERKARA yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero)sulituntuk tidak dikategorikan sebagai kegiatan korupsi. Kendati dikatakan pula bahwa ada kesalahan pengelolaan sejak tahun 2006. Kalau hanya karena kesalahan pengelolaan saja, rasanya tak akan mungkin dalam waktu 12 tahun (sampai 2018) perusahaan plat merah itu bisa merugi sampai Rp 15,83 trilyun. Kerugian itu berlanjut sampai tahun 2019 sehingga jumlah kerugiannya sampai bulan November, meningkat menjadi Rp 27,7 trilyun. Sebuah jumlah kerugian yang begitu fantastis, yang tidak akan mungkin terjadi di sebuah perusahaan yang terjadi hanya karena kesalahan pengelolaan. Tentu karena dikorupsi oleh oknum-oknum pimpinannya. Kita katakan oknum pimpinan, sebab kalau hanya sekadar oknum bawahan tak bakal mungkin punya peluang sedemikian besar untuk melakukan korupsi sampai berjumlah puluhan trilyun.

Yang kita herankan adalah pembiaran yang dilakukan terhadap Jiwasraya sejak 2006.

Setiap perusahaan mengenal mekanisme audit, yaitu pemeriksaan –terutama keuangan—yang dilakukan paling tidak sekali dalam setahun. Kalau saja audit tahunan itu dilakukan terhadap PT Jiwasraya sejak tahun 2006, tentu akan ketahuan kesalahan pengelolaannya, atau bahkan jumlah uang yang dikrupinya leh oknum pimpinan perusahaan plat merah tersebut. Audit itu selama bertahun-tahun tentu tak dilakukan terhadap PT Jiwasraya itu, sehingga setelah 14 tahun barulah ketahuan ketidakberesan yang terjadi dalampengelolaan Jiwasraya. PT Jiwasraya tak mampu membayar kewajibannya kepada para pemegang polis asuransi perusahaan tersebut. Kerugian negara yang ketahuan pada akhir tahun 2019 jumlahnya telah mencapai Rp 27,7 trilyun.

Perkara Jiwasraya yang merupakan salah satu perusahaan di bawah BUMN, tentu memiliki dampak negatif terhadap keberadaan eluruh perusahaan plat merah. Belakangan juga diketahui bahwa PT Asabri, yang seperti juga PT Jiwasraya sama-sama beergerak di bidang asuransi, sama-sama mengemplang uang nasabahah. Anggapan yang seringdiucapkan selama ini, kendati secara bisik-bisik, bahwa perusahaan plat merah adalah sumber korupsi, dibenarkan oleh perkara PT Jiwasraya dan Asabri itu. Perusahaan asuransi, baik plat merah maupun swasta, tak bakal memperolah kepercayaan yang besar lagi dari masyarakat. Klien perusahaan asuransi banyak yang bertanya-tanya apakah perusahaan tempat mereka mempercayakan iurannya setiap bulan akan bernasib sama dengan PT Jiwasraya, dan juga Asabri.

Aparatur pemerintah seringkali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran investasi bodong. Peringatan itu tentu saja bertujuan agar masyarakat tidak tertipu oleh investasi bodong itu. Tetapi, perusahaan yang jelas-jelas milik pemerintah, yang pada hakekatnya juga menampung investasi masyaraakat dalam bentuk asuransi,  malah berujung  penipuan kepada para nasabahnya. Kalau perusahaan pemerintah sudah berbuat seperti itu, lalu kepada siapa lagi masyarakat harus menaruh kepercayaan?

Perkara PT Jiwasraya, serta kemudian PT Asabri, yang yang ternyata uangnya habis dikorupsi oleh oknum pimpinannya, merupakan sebuah peringatan agar perusahaan plat merah dikontrol secara ketat. Apabila ada gejala kesalahan pengelolaan, atau bahkan terendus kegiatan korupsi, tentu harus diambil tindakan tegas kepada para penangggungjawab perusahaan tersebut. Tidak dilakukannya pengawasan elama bertahun-tahun, sebagaimana terjadi terhadap PT Jiwasraya dan PT Asabri, ternyata sangat merugikan keuangan negara, karena para koruptor yang bercokol di dalamnya leluasa melakukan kegiatannya.***

Dr. Yayat Hendayana, S.S., M.Hum
Dosen pada Universitas Pasundan (Unpas) Bandung.