Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Versi BI Lebih Rendah dari Prediksi Pemerintah

322

BISNIS BANDUNG — Pengamat Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Dr. Tezza Adriansyah Anwar, S.IP., MM mengatakan, Gubernur Bank Indonesia (BI) menyampaikan prediksi pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,1% – 5,5%, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Meskipun lebih besar dari APBN 2017 (5,3%) , prediksi ini lebih rendah dari yang disampaikan pemerintah, yakni antara 5,4% – 6,1%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018, lanjut Tezza , masih ditopang oleh sektor investasi, konsumsi, dan ekspor, terutama dengan naiknya investasi swasta. Pemerintah menetapkan asumsi dasar ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, mulai dari target pertumbuhan ekonomi 5,4%, nilai tukar rupiah dipatok Rp 13.500/dolar Amerika Serikat.

Tiga kebijakan utama yang akan dilakukan pemerintah pada tahun depan .
Pertama : mendorong optimalisasi pendapa- tan negara melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.

Kedua : melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja nonprioritas, seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran, sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas , seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengu- atan kualitas desentralisasi fiskal untuk pe­ngurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik.

Ketiga : kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dikemukakan Tezza , pertumbuhan ekonomi yang optimistis akan dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi di kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui pe­ningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional.

Pembangunan daerah perbatasan
Peningkatan dan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun ketersediaan energi, merupakan kunci dari upaya pemerataan ekonomi ini. Selain itu, kata Tezza , pengembangan daerah perbatasan juga harus menjadi prioritas pemerintah, agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional, sehingga tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan, namun juga perekonomian nasional secara keseluruhan. ”Sektor-sektor yang akan mengalami pertumbuhan adalah pembangunan infrastruktur dan energi. Pertumbuhan di kedua sektor tersebut diharapkan dapat berdampak pada sektor-sektor lainnya. Adanya pemerataan pembangunan dan ekonomi, juga dapat meningkatkan konsumsi pada sektor lainnya,” ungkapnya Tezza , Selasa (17/10/17) di Bandung.

Pada tahun 2017 , sektor konsumsi rumah tangga mulai menurun . Diprediksi sektor-sektor industri yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga , pada tahun depan cenderung menurun. Menurut Tezza, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi rumah tangga, dan beralih kepada menabung dan berinvestasi.

Selain itu, secara makro, perkembangan perpolitikan tahun 2018 akan menjadi acuan pelaku usaha untuk bergerak. Secara tidak langsung, perubahan konstelasi politik berdampak pada perekonomian. Konstelasi politik yang stabil serta berimbas pada kepastian hukum dapat menghasilkan stimulus positif yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor usaha.
Perlu juga diwaspadai, lanjut Tezza adalah perubahan perilaku konsumen baik konsumen individu maupun bisnis, seperti yang terjadi tahun ini, konsumen individu cenderung menahan diri untuk konsumtif dan mengalihkannya kepada simpanan yang lebih produktif , berdampak pada penurunan beberapa sektor usaha terkait, hal ini terlihat dari lesunya sektor retail pada tahun ini.

Diungkapkan Tezza Adriansyah Anwar, strategi pelaku usaha pada tahun depan harus senantiasa memperhatikan perubahan lingkungan baik makro maupun mikro. Sedikit saja terjadi perubahan pada kedua hal tersebut, strategi yang harus dilakukan akan menjadi berbeda.

Selain itu, harus pula memperhatikan perubahan tren dan kebutuhan serta keinginan konsumen. Dengan memperhatikan hal tersebut, langkah inovasi akan jauh lebih mudah dilakukan. Yang diperlukan oleh para pelaku usaha adalah kepastian hukum dalam berusaha serta insentif-insentif terkait de­ngan kemudahan dalam hal prosedural dan hukum, hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah, walau dalam kenyataan masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. ”Misalnya, lamanya birokrasi dalam mengurus perizinan usaha dan sebagainya. Karenanya, diperlukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus dari pemerintah,” tutur Tezza.

Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung ini juga menyebut, perlunya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dengan para pelaku usaha, sehingga didapatkan gambaran atas apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong dunia usaha.

Antara lain misalnya, insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk luar. Apabila keringanan untuk sebuah produk yang diberikan sebesar 10% lebih mahal dari produk serupa dari luar negeri, apakah kebijakan tersebut masih relevan atau perlu ditingkatkan persentasenya agar produk dalam negeri dapat bersaing.

Sebetulnya, setiap kali ada perubahan dalam lingkungan (usaha) harus senantiasa diwaspadai dan dicarikan solusinya oleh pelaku usaha. Terlebih , jika terdapat perubahan konstelasi politik. ”Hal-hal apa pun yang mengalami perubahan harus diwaspadai.

Mulai dari politisasi CSR, peredaran uang palsu dan penimbunan sembako. Aksi tersebut merupakan upaya individu atau pihak tertentu untuk mengambil keuntungan terkait dengan kondisi yang ada (ekonomi, politik, meningkatnya kebutuhan, minimnya supply, dan sebagainya).

Jadi apakah hal-hal tersebut mungkin muncul di tahun depan, menurut perkiraan Tezza , perkiraan kemungkinannya ada. Bukan berkaitan langsung dengan kondisi politik saat itu, namun terkait dengan aksi ambil untung pihak tertentu dengan memanfaatkan kondisi yang ada. (E-018)***