Peserta BPJS Jadi Obyek Kenaikan Iuran Untuk Menutup Defisit

83

BISNIS BANDUNG –  Guru Besar ITB, Togar Simatupang mengatakan, kenaikan tarif  Badan Penyelanggara Jaminan Sosial merupakan upaya BPJS agar tidak merugi. Ada dua indikator yang dapat menjadi tolok ukur kinerja BPJS, yakni ketepatan waktu pembayaran dan nilai pembayaran yang tepat. Sebelumnya banyak fasilitas kesehatan (faskes)  yang kesulitan dana akibat keterlambatan pembayaran dari BPJS, berdampak pada pengadaan barang menjadi lebih mahal, sehingga pelayanan tidak optimal , lambat dan bertele-tele.

Walau sudah ada kenaikan iuran, Togar menyebut, masih belum dirasakan dampaknya karena ada indikasi masih banyak tunggakan walau ada subsidi. Indikatornya, banyak peserta BPJS Kesehatan yang mengeluh karena mendapat pelayanan dari RS sebagai warga kelas III, antrian yang lama, jadwal tindakan menunggu lama serta dan proses berbelit, juga seringnya tidak ada obat, hingga harus membeli sendiri.

Dikatakannya, tidak terjadi hubungan tarif meningkat dengan layanan meningkat, karena saat ini dampak  kenaikan tarif kepada BPJS, bukan kepada faskes yang melayani peserta BPJS. Keinginan faskes dengan kenaikan tarif,  ada kenaikan nilai klaim dan pembayaran tepat waktu. ”Sejauh ini,  tunggakan BPJS kepada faskes belum tuntas. Dalam hal ini yang perlu dikaji ulang adalah pola tarif ke faskes/Rumah Sakit yang dibuat oleh BPJS yang kurang jelas dan lemah pedomannya,”ungkap Togar kepada BB,Sabtu ( 15/02/20) di Bandung.

Togar Simatupang menilai, struktur organisasi dan biaya operasional BPJS terlalu besar dibanding dengan tupoksinya. Seharusnya BPJS bukan sebagai juru bayar tetapi juru ketahanan kesehatan nasional yang bisa melihat efektivitas dan efisiensi sistem kesehatan secara menyeluruh. Saran akademis terkait layanan kesehatan yang dikelola BPJS, antara lain : Pertama sistem informasi manajemen di faskes dan BPJS harus dibenahi, harus terintegrasi dan transparan. Kedua, sistem rujukan dari faskes I  dan seterusnya, juga rujuk balik harus menyertakan data rekam medik (e-MR) , sehingga tidak terjadi pengulangan pemeriksaan dan tindakan yang sering kali menjadi sumber pemborosan. Ketiga, pembayaran dari BPJS kepada faskes atas pelayanan pasien BPJS harus berdasarkan data resume medik,  e-MR dan asuhan medisnya. Faskes tidak perlu lagi ajukan klaim, karena semua layanan langsung terintegrasi dengan BPJS yang akan membayar berdasarkan data di e-MR , biaya satuan ditambah dengan margin rumah sakit. Keempat, BPJS harus bisa mendorong investasi rumah sakit tanpa kelas dan rumah sakit spesialis yang menyerap data terbesar.  Kelima, BPJS harus bisa mendorong obat-obatan yang tepat guna dan harga lebih murah, termasuk dengan alkes dan sumberdaya lainnya.

Menurutnya, BPJS seharusnya mampu merubah kebiasaan dan tatanan pelayanan kesehatan yang lebih melayani dan efisien kalau ada dorongan standarisasi dan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Namun saat ini yang terjadi adalah kualitas pelayanan di faskes sebelum dan sesudah ada BPJS jelas ada penurunan. BPJS mempunyai pengaruh supaya rumah sakit atau faskes bisa lebih baik bukan lebih terperosok. “Sampai saat ini tidak ada dampak kinerja  pengawasan, selain hanya melihat angka saja dan terkesan hanya untuk pamer kekuasaan,” ucap Togar menjelaskan mengenai fungsi pengawasan dari pihak terkait.

Guru Besar ITB ini berpendapat, sudah menjadi kebutuhan adanya lembaga khusus yang mengawasi BPJS di setiap provinsi. Anggotanya terdiri dari direksi Rumah Sakit Faskes (RS), perwakilan perusahaan  dan orang keuangan yang memahami struktur biaya, pendapatan dan investasi. ”Selama ini  peserta dan faskes menjadi objek BPJS, kini saatnya dibalik sehingga penilaian akan menjadi objektif dan berdasar pada data dan kinerja,”ujar Togar.

Hanya untuk menutup defisit

Dihubungi secara terpisah, Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto mengungkapkan, setelah kenaikan iuran , layanan BPJS tidak ada perubahan. Masih banyak pasien peserta BPJS tidak mendapatkan pelayanan yang baik dengan alasan ruangan rawat penuh dan lain-lain. Anehnya kalau daftar menjadi pasien umum langsung diterima dan dilayani. ”BPJS sejauh ini  belum ada progres, karena kenaikan iuran hanya untuk mengatasi defisit anggaran BPJS , tidak untuk menyelesaikan persoalan BPJS secara komprehensif,”tutur Roy , Senin , (17/2/20).

KSPSI mendesak pelayanan BPJS harus diperbaiki, birokrasi jangan berbelit-belit untuk mengurus rujukan ke rumah sakit, kinerja BPJS harus diaudit.

Serikat pekerja merekomendasikan agar pengelolahan kesehatan pekerja dikembalikan kepada BP Jamsostek tidak di BPJS Kesehatan. Dulu saat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di kelola oleh JAMSOSTEK tidak seperti sekarang ini,  sewaktu Jamsostek , iuran ditanggung perusahaan . setelah di BPJS Kesehatan buruh bayar iuran dipotong dari upah pada setiap bulannya. Roy menambahkan, di BPJS ada Dewan Pengawas, tapi sejauh mana fungsi pengawasan itu berjalan, kita tidak tahu. Dewas BPJS harus diberi kewenangan juga untuk memberhentikan Direksi BPJS. Juga DPR, khususnya komisi IX yang menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan, namun pada kenyataannya hasil rapat BPJS, Menkes dan Komisi IX saja mengenai agar iuran kelas 3 tidak dinaikan rekomenasi komisi IX diabaikan  oleh BPJS. ” Melihat langkah BPJS  , ke depan perlu di evalusi apakah BPJS Kesehatan ini masih perlu atau tidak,” pungkas Roy. (E-018)***