Pilkada Serentak Masa Jabatan Kepda 3- 4 Tahun

25

BISNIS BANDUNG – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Dalam Pilkada ini akan memilih gubernur/wakil gubernur di sembilan provinsi, wali kota/wakil wali kota di 37 kota, dan bupati/wakil bupati di 224 kabupaten.

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dilakukan pada 16-18 Juni 2020 dan ditetapkan pada 8 Juli 2020. Kemudian, setiap pasangan calon kepala daerah akan berkampanye selama 71 hari, mulai dari 11 Juli hingga 19 September 2020. Masa kampanye pada Pilkada 2020 lebih singkat dibandingkan Pilkada sebelumnya, yaitu 129 hari. Hal ini dilakukan untuk menghemat anggaran dan mengurangi ketegangan di masyarakat. Masa  jabatan kepala daerah terpilih pun hanya selama 3,5-4 tahun agar Pilkada  tahun 2024 bisa diselenggarakan serentak secara nasional.

Berdasar hasil survei The Economic Intellegence Unit , tahun 2020 ,  Indeks Demokrasi 2019 di Indonesia merupakan yang terendah di antara indikator lainnya. Kemudian kebebasan sipil dalam  Indeks Demokrasi 2019 di Indonesia , juga merupakan yang terendah . Tercatat nilai kebebasan sipil Indonesia sebesar 5,59 dari skala 10. Angka ini jauh dibanding dengan Timor Leste yang mencetak skor 7,65 untuk kebebasan sipil. Selain kebebasan sipil, nilai budaya politik Indonesia juga hanya sebesar 5,63 poin.

Dengan skor ini Indonesia berada pada peringkat empat di Asia Tenggara, di bawah Timor Leste (7,19), Malaysia (7,16) dan Filipina (6,48).  Penyebabnya, karena sejumlah politisi sempat menganjurkan agar presiden kembali dipilih oleh anggota parlemen,  hal ini dinilai akan melemahkan demokrasi di Indonesia.

Di tingkat regional Asia dan Australia, Indeks Demokrasi Indonesia berada di posisi 11 .

Sementara indikator lain, yaitu 7,92 untuk proses pemilihan dan pluralisme, 7,14 untuk fungsi pemerintahan dan 6,11 untuk partisipasi politik. Sebab itu secara umum skor yang didapatkan Indonesia sebesar 6,48 poin  berada di peringkat 64 dari 167 negara yang disurvei. Kategori demokrasi Indonesia masuk ke dalam demokrasi cacat (flawed democracy).

Meskipun skor dan peringkat Indonesia membaik, tetapi demokrasi di Indonesia masih dalam kategori cacat (flawed democracy). Hal tersebut dikarenakan  usulan penghapusan pemilihan langsung oleh politisi. Penghapusan pemilihan langsung ini menjadikan ancaman demokrasi bagi Indonesia yang membawa kembali ke sistem sebelum 2004, yaitu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).  (B-003) ***