Pilkada Serentak Turunkan Angka Partisipasi Pemilih ?

9

BISNIS BANDUNG – Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19  itu cukup berat. Dua persoalan besar, pertama   terkait  dengan masalah Pilkada sebelumnya rendahnya angka partisipasi pemilih, politik uang, akurasi daftar pemilih dan kampanye hitam. Kedua  dalam kondisi ancaman pandemi Covid-19, sehingga penyelenggara harus dapat memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan baik bagi penyelenggara, terutama di TPS maupun rakyat pemilih yang dapat ke TPS  tidak terpapar virus corona.

“Keberadaan pandemi covid-19 akan sangat berpengaruh pada berbagai hal atau berbagai tahapan Pilkada Serentak 2020 dan yang paling urgen pada semangat rakyat untuk menunaikan hak pilihnya. Mereka akan ketakutan untuk berkerumun, padahal baru saja mereka diwajibkan tinggal di rumah dan melakukan social distancing, tetapi dengan pilkada harus ke luar rumah dan ke kerumuman orang di TPS,” ungkap Dosen Komunikasi Politik Pascasarjana UIN Bandung, Dr.H.Mahi M.Hikmat, MSi  kepada Bisnis Bandung , Senin (28/9/2020) di Bandung.

Mahi Hikmat mengemukakan, bagi partai politik dan para calon tentu merasakan dampak masa pandemic covid-19 ini. Mereka tidak dapat lagi leluasa mengkampanyekan para calon, visi-misi, dan programnnya secara terbuka kepada rakyat langsung, sehingga efektivitas penyampaian informasi tersebut akan terhambat. Rakyat akan sulit mendapatkan informasi yang maksimal terkait calon, visi, misi, dan program kerjanya. Bahkan, mungkin karena rakyat pemilih ketakutan untuk datang ke TPS, mereka pun terancam kehilangan suara.

Untuk menyiasati hal tersebut, penyelenggara harus mengoptimalkan penggunaan media massa, baik news media maupun media mainstream, seperti, surat kabat, televisi, dan radio dalam sosialisasi penyelenggaraan Pilkada dengan menggunakan protokol kesehatan.

Mantan Ketua Bawaslu Jabar ini menyatakan, masalah anggaran, bisa jadi membengkak atau bahkan sebaliknya, jika penyelenggara dan para kandidat calon memiliki strategi yang jitu dan cermat mengamati peluang yang ada.

Jelas, kalau mengoptimalkan peran semua media massa, maka semua segmen masyarakat, baik dari perkotaan maupun di pedesaan akan terjangkau. Di perkotaan dengan media sosial dan pedesaan dengan televisi atau radio ditambah dengan surat kabar. “Banyak gunakan semua media massa dan harus dilakukan dalam intensitas dan frekuensi yang banyak. Jika konten sosialisasi tepat, dapat menumbuhkan trust rakyat pada penyelenggara, terutama terkait dengan protokol kesehatan guna memberikan jaminan tidak terpapar virus corona, insya Allah rakyat Indonesia akan tergerak untuk menunaikan hak pilihnya.”

Kekhawatiran  banyak pihak  pilkada serentak di masa pandemi ini akan menurunkan angka partisipasi pemilih dan hal itu ancaman nyata yang harus dihadapai oleh penyelenggara, sehingga harus memiliki jurus jitu. Jika tidak, maka angka partisipasi akan menurun. Sebisa mungkin metode kampanye atau sosialisasi tatap muka langsung dengan rakyat dihindari karena di situlah ancaman persebaran covid-19.

“Sebetulnya saya lebih cenderung pilkada serentak diundur sampai selesai pandemi Covid-19. Namun, ketika Pemerintah, DPR, dan KPU sepakat untuk diselenggarakan pada 9 Desember 2020, maka semua pihak harus mendukung sukses Pilkada Serentak”

Menurut Mahi M.Hikmat, idealnya pilkada di masa pandemi covid-19 itu lebih aman menggunakan e-vote. Namun, hal itu rawan dengan kecurangan, sehingga tingkat integritas di mata rakyat lemah dan akan melemahkan legitimasi hasil Pilkada.

Fenomena adanya publik figur ikut serta dalam Pilakda merupakan hal yang biasa dan sudah terjadi sejak pilkada pertama diselenggarakan tahun 2015 karena mereka sudah memiliki modal politik, yakni popularitas. Peluang “Publik figure” masih besar karena mereka sudah memiliki modal politik, termasuk di dalamnya inkamben  karena berdasarkan data pilkada sebelumnya, persentase kemenangan mereka di panggung pilkada cukup besar. (E-018)***