PMII :  Derita Rakyat Loyalitas Kepada Kapitalis Dan Imperialis

11

BISNIS BANDUNG — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia  Kota Bandung menyebut , rezim pemerintahan saat ini terus menunjukkan loyalitas pengabdiannya kepada kapitalis monopoli Internasional (Imperialis) dengan memberikan pelayanan maksimal melalui lahirnya berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memberikan super kemudahan dan fleksibiltas dalam segala hal untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan tenagakerja  Indonesia untuk meraup keuntungan serta terus menambah beban derita bagi rakyat Indonesia,  terbaru  melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam pidato kenegaraan presiden pada seratus hari kerja Jokowi  memberikan kado pahit bagi masyarakat Indonesia dengan memangkas beberapa regulasi perundang-undangan yang berjumlah 79 , antara lain yang mengatur penyederhanaan perizinan, ketengakerjaan, investasi, penggadaan tanah, UMKM, kemudahan berusaha, kawasan ekonomi, proyek strategis nasional dan sebagainya akan digabungkan dalam satu regulasi perundang undangan (tematik) melalui konsep Omnibus Law Cipta Kerja. Konsep hukum Omnibus Law merupakan barang baru bagi negara yang menganut pakem hukum Eropa Continental seperti Indonesia.

Saat ini draft RUU Omnibus Law  Cipta Kerja telah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR-RI yang akan membahasnya  bulan Maret 2020. Menurut PMII, dalam proses penyusunan draft RUU tersebut sudah tercium unsur tidak partisipatif dan transparan yang  jelas mencederai prosedur pembentukan perundang-undangan. Selain itu, Satgas pembentukan RUU tersebut di gawangi langsung oleh pengusaha, pemerintah dan perwakilan dari perguruan tinggi, tidak ada satupun organisasi  Serikat Buruh , petani atau masyarakat sipil yang menjadi anggota Satgas.

Mimpi besar pemerintah membuka lapangan pekerjaan melalui penerapan RUU Cipta Kerja dengan menyederhanakan perizinan, meningkatkan investasi yang berkualitas dan pemberdayaan UMKM justru akan menjadi mimpi buruk bagi kelas buruh dan masa depan pemuda dan mahasiswa Indonesia. Penyederhanaan perizinan berusaha yang hanya cukup satu pintu oleh pemerintah pusat semakin mengkebiri kewenangan pemerintah daerah dan secara tidak langsung menghilangkan asas desentralisasi atau otonomi pemerintah daerah.

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Bandung memandang perjuangan reformasi 98 yang memakan korban puluhan nyawa dan tumpahan darah ribuan mahasiswa , termasuk PMII di dalamnya , salah satunya menuntut menghilangkan sentralisme kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dengan asas otonomi daerah (desentralisasi) sebagai jawaban dari penyalahgunaan kewenangan pemerintah pusat terhadap daerah pada setiap aspek. Rencana pemerintah saat ini melalui penyederhanaan perizinan yang tertuang dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara tidak langsung mencederai asas otonomi daerah sebagai pilar kebangsaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam klaster ketenagakerjaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan ada tiga bagian terdampak di antaranya : UPAH, PHK dan Perlindungan Pekerja serta Perluasan lapangan pekerjaan.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja semakin memperjelas dan memperkuat TKA (tenaga kerja asing) yang sebelumnya hanya sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. RUU ini akan melegitimasi dan melibatkan TKA yang bisa menjadi  direksi atau komisaris, pegawai diplomatik,  pemelihara mesin, vokasi, start-up. Kunjungan bisnis dan penelitian jangka waktu tertentu penjabarannya tertuang dalam pasal 42 draft RUU Cipta Kerja.

RUU  juga mempunyai spirit fleksibelitas dalam menjalankan hubungan kerja, pasal 56 yang menjelaskan tentang  penerapan perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Artinya pekerjaan waktu tertentu atau kontrak (outsourcing) akan diterapkan pada semua jenis pekerjaan dan tidak ada batasan waktu. Dengan demikian sistem kontrak bisa dilakukan seumur hidup , sehingga peluang untuk menjadi pekerja tetap semakin kecil, Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin besar dilakukan dengan alasan habis kontrak serta penghapusan jaminan sosial bagi yng terkena PHK (uang pesangon) tidak akan lagi didapatkan karena hanya berlaku bagi pekerja tetap. Pemilik perusaahan juga akan mudah melakukan PHK dengan alasan efesiensi karena selesainya pekerjaan waktu tertentu atau order pekerjaannya telah habis. Perempuan akan mengalami ketertindasan yang berlibat ganda ketika RUU ini telah diketuk palu. Selain perempuan masih tertindas dengan budaya patriarki yang masih mendominasi negara indonesia, perempuan yang  juga akan mengalami ketertindasan dalam dunia kerja dengan di hapuskannya cuti haid dan melahirkan.

Praktek politik upah murah akan semakin dilegitimasi melalui RUU ini, dalam pasal 88b upah ditentukan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Satuan waktu dan satuan hasil tidak dapat menjamin kebutuhan hidup pekerja dalam hal penerimaan upah apakah bisa mencukupi kebutuhan hidup pekerja . Dihapusnya upah minimum kota/ kabupaten (UMK) serta UMK sektor kota/kabupaten  hanya mengacu pada upah minimum provonsi (UMP) yang tetapkan oleh gubernur. Pengurus Cabang PMII Kota Bandung bidang eksternal menilai bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja bukan merupakan jawaban atas situasi ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan bangsa yang semakin terpuruk. RUU ini juga tidak mengedepankan prinsip-prinsip keadilan tidak perpedoman pada nilai-nilai kemerdekaan. Jika RUU Omnibus Law  , lapangan pekerjaan dan hidup layak buruh semakin terpuruk jikalau RUU ini ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Karena isi dari setiap pasalnya tidak ada satupun yang menjadi jawaban atas jaminan pekerjaan layak tetap, waktu kerja dan kepastian kerja.

Atas nama keadilan, pemerintahan saat ini yang terus mengeluarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat dan menindas kaum buruh dan memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan investasi kepada borjusi dan tuan tanah sebagai agen kapitalis asing di dalam negeri, PC PMII Kota Bandung menyatakan sikap :

(1). Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sejatinya hanya memberikan pelayanan kepada borjuasi komperador dan tuan tanah sebagai agen kapitalis asing di dalam negeri untuk menjalankan ekspor capital serta menjadikan Indonesia menjadi negeri yang terus tergantung dan dipaksa mengemis dengan utang dan investasi.

(2). Menuntut kepada pemerintah Kota Bandung untuk mendesak  pemerintah pusat dan DPR-RI agar segera membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

(3). Jalankan segera Land Reform Sejati & Industrialisasi Nasional sebagai syarat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi dan politik terlepas dari utang dan invetasi dalam membangun negeri.

Pengurus Cabang PMII Kota Bandung menyerukan kepada seluruh pemuda, mahasiswa , buruh dan kaum tani di Indonesia, dan  secara khusus kepada anggota PC PMII Kota Bandung untuk memperkuat persatuan di antara rakyat tertindas dan terhisap di Indonesia untuk mengobarkan perlawanan menolak dan melawan Omnibus Law Cipta Kerja. (E-018)***