PPATK : Dalam Berbagai Rekening Asal Dana Kampanye Tidak Jelas   

22

BISNIS BANDUNG –  Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia  (PPATK RI) Dian Rae mengatakan, PPATK bekerjasama dengan KPU/Bawaslu untuk melakukan monitoring Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) , intinya untuk memastikan Pilkada yang bebas politik uang.

Diakui Dian Rae,  masalah pengawasan ini bukan perkara mudah, karena transaksi tidak semata-mata dilakukan dalam RDK (Rekening Dana Kampanye), melainkan dalam bentuk berbagai rekening, di samping  tidak ada standar penamaan untuk RDK dan tidak transparannya calon dalam membuka rekening – rekening yang dimilikinya. Data yang diberikan kepada KPU pun sering tidak jelas dan banyak yang asal tulis.

Dikatakan, penyelesaian masalah hukum kampanye juga terlalu singkat. Jadi masih diperlukan perbaikan dari mulai aturan, tertib pendaftaran proses pengawasannya dan proses penindakannya.

“Kita sudah serahkan ke Bawaslu dan pihak berwenang lain. Alasan calon atau partai pengusung tidak transparan, ya.. mungkin ketidaktahuan atau mungkin juga tidak beritikad baik dari semula. Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan terwujudnya Pilkada Bebas Politik Uang . ”Mungkin saja, kalau semua parpol sepakat untuk membangun governance, kode etik dan kultur taat hukum, “ungkap Dian, akhir pekan lalu di Bandung.

Di tempat berbeda, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kab Bandung, Hedi Ardia yang dihubungi BB, Senin (10/2/20)  menyebut, peta politik jelang pemungutan suara di Pilkada 2020 , khusus di Kabupaten Bandung  mulai ada geliatnya setelah Bupati Bandung saat ini H.Dadang Naser memimpin Kab.Bandung selama dua periode. Sementara apabila dibandingkan dengan daerah lain, untuk calon independen di Kabupaten Bandung  tidak seramai di daerah lain di Jawa Barat .

Menurut Hedi,  kalau dilihat dari dinamika yang terjadi di lapangan, nampaknya ada keinginan dari masyarakat tampilnya wajah-wajah baru Cabup/Wabup,  tapi sudah dikenal masyarakat karena profesi mereka sebelumnya , seperti artis Sahrul Gunawan maupun pesepakbola  Atep. Istri Bupati Bandung Dadang Naser pun , yakni Kurnia Agustina Naser sudah menyerahkan formulir pendaftaran  bakal calon dari Partai Golkar. Ini bisa menjadik salah satu indikasi akan majunya Kurnia Agustina dalam Pilkada Kab.Bandung.

“Memang calon Bupati Bandung yang ideal tentu saja harus memiliki kriteria,  antara lain visi yang jelas bukan sekadar wacana. Disamping memiliki integritas, sehingga  akan mampu memberi contoh yang baik bagi bawahannya. Kalau syarat lainnya tentu harus sesuai dengan yang digariskan konstitusi kita,” ujar Hedi

Pada Pilkada tqhun 2020 ,Kabupaten Bandung merupakan daerah dengan jumlah DPT terbesar. Hajatan demokrasi ini disokong biaya  yang dikeluarkan dari APBD Kab.Bandung yang dialokasikan untuk operasional KPU dan Bawaslu , selain untuk belanja ATK  juga di antaranya untuk honor 93 orang  pengawas di kecamatan, 280 pengawas desa/kelurahan dan kurang lebih  5.000 pengawas TPS.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada  , lanjut Hedi ,   menjadi tanggungjawab semua pihak. Kami berharap, angka partisipasi yang tinggi seperti  saat pelaksanaan Pemilu 2019 . Selama ini angka partisipasi pemilih di Kabupaten Bandung di bawah 75%. Sedangkan pada saat pelaksanaan Pemilu  2019 meningkat menjadi 81%.

”Walau tentu saja, dua hal yang berbeda antara Pemilu dan Pilkada,” ujar Hedi.

Dikemukakan Hedi , mengenai titik rawan di Kabupaten Bandung  adalah soal DPT (Daftar Pemilih Tetap). Mungkin sama halnya dengan yang  terjadi di daerah lain . Bedanya karena Kabupaten Bandung  merupakan daerah dengan DPT terbesar, menjadi daya tarik  bakal calon untuk meraup suara terbanyak. “Kami punya komitmen untuk transparan dalam segala hal dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Begitu juga dengan imparsialitas akan menjadi prinsip kami dalam menjalankan tugas”, pungkas Hedi menambahkan.  (E-018)***