Presiden KSPSI : Gugat UU Cipta Kerja Hakim MK Pemegang Prinsip Keadilan Dan Integritas

797

BISNIS BANDUNG – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memasukan pengajuan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah hampir satu bulan disahkan dalam sidang paripurna DPR, UU Cipta Kerja dan diteken Jokowi awal pekan ini. UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 resmi berlaku .

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, KSPSI di bawah pimpinannya dan KSPI pimpinan Said Iqbal resmi menjadi yang pertama mengajukan gugatan ke MK terkait UU tersebut.

“Kami memilih jalur konsititusional karena MK merupakan benteng keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hakim-hakim di MK juga penuh integritas dalam memutuskan UU Cipta Kerja nantinya,” tegasnya di Gedung MK, Jakarta, Selasa. (3 /11/20)

Andi menegaskan, UU Cipta Kerja ini telah merampas masa depan buruh  Indonesia. Hal ini menjadi dasar utama pengajuan uji materi yang dilakukan pihaknya

Ditegaskannya, pihak  buruh akan mengawal secara penuh sidang gugatan terhadap UU Cipta Kerja. Sehingga, prosesnya bisa dilakukan seadil-adilnya.

“Kita akan penuhi setiap sudut Mahkamah Konstitusi dalam sidang dengan damai dan penuh kesejukan,” ungkapnya.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 terdapat 1.187 halaman yang diundangkan tanggal 2 November 2020 oleh Menkumham Yasonna H Laoly. UU Cipta Kerja masuk lembaran negara tahun 2020 Nomor 245.

Memicu PHK ?

Sementara itu menanggapi adanya kenaikan upah 2021 di beberapa provinsi , Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, keputusan sejumlah kepala daerah yang menaikan upah minimum provinsi (UMP) dapat memicu terjadinya gelombang PHK secara besar-besaran. Karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menjelaskan, dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada COVID-19 bahwa UMP 2021 tidak naik dengan alasan  ekonomi RI yang sedang terhantam pandemi corona.

“Dengan penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan SE, bahwa akan semakin mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis. Dengan berbagai proses dialog dan diskusi, kami berusaha untuk dapat memahami keputusan pemerintah, sehingga pemerintah pusat menetapkan UM 2021 sama dengan UM 2020,” kata Hariyadi ,Selasa (3/10/20). (B-003) ***