Prof Jimly: Hadapi FPI Seperti Mau Berperang Perlu Dihadapi Dengan Lebih Bijak Dan Diplomatis

197

BISNIS BANDUNG – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Jimly Asshiddiqie mengingatkan pemerintah agar tidak menghadapi aksi petinggi Front Pembela Islam (FPI) M Rizieq Syihab seperti mau berperang. Hal ini terkait dengan langkah pimpinan TNI yang menggelar apel siaga di kesatuan-kesatuan pasukan khusus.

“Jangan bikin suasana tegang, kayak mau perang. Jangan anggap mereka yang tak suka pemerintah itu akan bisa menjatuhkan Presiden,” kata Jimly  yang dilansir detikcom Kamis (19/11/2020).yang dikutip Bisnis Bandung.com

Pemerintah,lanjut Jimly, sebaiknya menganggap polah Rizieq Syihab itu sebagai kenakalan. Karena itu, perlu dihadapi dengan lebih bijak dan diplomatis. Narasi ketidaksukaan terhadap pemerintah oleh Rizieq Syihab dan para pendukungnya tak mungkin menjatuhkan Presiden Jokowi.

Sementara politikus Partai Demokrat Andi Arief menyoroti aksi TNI yang turun tangan dalam pencopotan sejumlah baliho atau atribut FPI di Jakarta.

Menurutnya, turunnya prajurit TNI untuk melakukan pembersihan baliho Habib Rizieq tersebut menandakan negara sudah kalah.

“Kalau TNI turun tangan, berarti negara dan seluruh pendukungnya kalah. Sudah tak mampu,” cuit Andi Arief dalam akun Twitternya , Sabtu (21/11/2020).

Andi menyebut, bahwa negara sudah tidak mampu memainkan perannya sehingga harus menurunkan TNI untuk mencopoti spanduk Habib Rizieq. “Propagandis sampai struktur lumpuh dan diambil alih TNI yang masuk wilayah politik diundang Presiden dan pendukungnya,” ungkap mantan Staf Khusus SBY tersebut.

Twit itu Andi  sejak diunggah ke publik sudah disukai sebanyak 2.620 dan mendapat 759 retweet.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui dirinya yang telah memerintahkan anggotanya untuk menurunkan baliho Habib Rizieq. Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon  juga mengatakan bahwa pencopotan baliho bukan menjadi wewenang TNI. Fadli menyebut kembali istilah Dwifungsi ABRI yang ada pada era Orde Baru.

”Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan tupoksi TNI. Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi dwifungsi ABRI untuk imbangi dwifungsi polisi,” kicau Fadli Zon.

Dalam kicauan sebelumnya, Fadli Zon  menyebut bahwa langkah TNI mencopot baliho FPI justru merusak nama baik TNI . “Apa benar video-video ini? Kalau benar apa maksudnya? Jelas merusak nama baik TNI. Apalagi kalau tujuannya menakut-takuti rakyat. Harus diusut!” kata Fadli Zon.

Perintah dirinya

Pangdam Jaya mengakui bahwa dirinya yang memerintahkan anak buahnya menurunkan baliho Habib Rizieq.

“Oke, ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya,” tegas Dudung, seusai apel kesiapan bencana dan pilkada serentak, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.

Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengenai ‘bubarkan FPI’ menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari menyoroti tugas pokok fungsi (tupoksi) tentara.

“Saya kira  gagal paham, karena tentara tugasnya bukan itu, tupoksinya tentara bukan itu, itu domainnya Kemenkumham dan (atau) Kementerian Dalam Negeri kalau membubarkan ormas,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari ketika dihubungi, Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum sehingga sudah diatur siapa yang berhak membubarkan ormas. Ia meyakini hal itu bukan tugas tentara. “Tapi yang pasti sih bukan tentara yang berhak membubarkan ormas, jangan terus kemudian melangkah sendiri-sendiri, kacau negara ini kalau melangkah sendiri-sendiri,” tutur Abdul.

Abdul juga berkomentar terkait pencopotan sejumlah baliho dan spanduk Habib Rizieq Syihab (HRS). Abdul menilai penurunan spanduk dan baliho merupakan kewenangan satpol pp, bukan tentara.

“Baliho itu kan bagian Satpol PP, biarlah urusan Satpol PP, boleh juga sih tentara dilibatkan tapi sifatnya diminta bantuan. Misalkan Satpol PP  nggak berani untuk menurunkan boleh dikawal tentara . Tapi yang kerja Satpol PP, bukan tentara , Satpol PP nya nonton,”tambah Abdul Kharis. (B-003) ***