Kartu Prakerja Energi Atasi Pengangguran

21

BISNIS BANDUNG — Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah pusat menjadi “energi”   positif  bagi Jawa Barat dalam menanggulangi pengangguran, baik mereka yang  korban  PHK maupun angkatan kerja. Angka pengangguran  di provinsi ini cukup tinggi mencapai 1,9 juta orang  sangat  membutuhkan  pengembangan kompetensi melalui lembaga pelatihan seperti  balai latihan kerja  (BLK)   atau lembaga pelatihan kerja (LPK).

“Kami sangat  mengaharapkan  Kementerian Ketenagakerjaan  memberikan alokasi antara 90 ribu sampai 100 ribu  kartu prakerja  bagi Jabar dari 500 kartu prakarja  secara nasional. Permohonan ini tentunya sangat proporsional lantaran  di sini ada 40 ribu industri, tercatat 90 ribu korban PHK dan 835  kasus  perselisihan hubungan industrial,”  tutur Kepala Disnakertrans Jabar, M.Ade Afriandi didampingi  Sekdisnakertrans, Agus Hanafiah di kantornya  Jalan Soekarno Hatta Bandung, Kamis  (12/3/2020).

Menurut  Ade, peluncuran Program Kartu Prakerja rencananya diluncurkan April 2020. Dan pihaknya merespons program  yang sepenuhnya dibiayai APBN  tersebut  melalui acara  sosialisasi menghadirkan  para stakeholder dari berbagai  OPD terkait, institusi dari   oraganisasi pekerja dan pengusaha  serta para Kepala Disnaker se Jawa Barat.

Dia mengatakan kuota kartu prakerja Jawa Barat akan dibuat klaster yang tentunya dengan melakukan sinergitas dengan  Disnaker di kab/kota dengan pembagian  untuk korban PHK dan angkatan kerja.  Kartu prakerja ini  merupakan jaminan sertifikasi bagi pemiliknya baik untuk bekerja di perusahaan mauoun bekerja  secara mandiri.

Sementara itu,  Asisten Menteri Tenaga Kerja, Eva Fatimah menyatakan pihaknya  memilih Jawa Barat sebagai salah satu lokus  atau tempat untuk peluncuran program Kartu Prakerja. Pertimbanganya  karena  Jabar . Pertimbangam karena Jabar jumlah penduduknya terbanyak di Indonesia, jumlah penganggur  dan  jumlah industri yang banyak pula.

Karena  itu, Jabar  merupakan  salah satu lokus dari provinsi  lainnya  yang  menjadi tempat  peluncuran, seperti provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur, Banten, dan Provinsi Bali.

Eva menandaskan bahwa program kartu prakerja bukan jaminan terhadap penganggur untuk mendapatkan subsidi dari Pemerintah. Melainkan merupakan kartu untuk meningkatkan kompetensi pemegangnya, karena akan mendapatkan pelatihan hingga memperoleh sertifikat kompeten dari lembaga sertifikasi profesi.

“Itulah manfaat Kartu Prakerja. Jadi bukan untuk mendapatkan subsidi, seperti yang sekarang digadang-gadang,” katanya seraya  menambahkan untuk kuota kartu prakerja tahun ini, di Indonesia mencapai 2 juta kartu, dan 1,5 juta sudah dapat diakses melalui internet.

Dalam acara solialissai, Ira  dari DPD SPSI Jabar menyambut gembira  dengan program kartu prakerja karena  banyak  korban PHK. Namun ia mengharapkan  bagi korban PHK  yang memilih  pekerja mandiri   dengan  merintis UKM agar  pemerintah  terus mendorongnya dengan membantu  bidang marketing   dan modal usaha. (B-002)***