Program OPOP Berdayakan Ekonomi Pondok Pesantren

16

BISNIS BANDUNG – Salah satu program unggulan Pemprov Jabar adalah One Pesantren One Product (OPOP) sebagai upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Oleh sebab itu dana program tersebut  tahun anggaran 2020 harus terserap secara  malsimal hingga 100 persen.

“Selain sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, pesantren juga menjadi medium pemberdayaan umat. Program OPOP ini bentuk respons Pemprov Jabar terhadap pesantren yang sejak awal didukung F-PKB,” ujar Anggota DPRD Jabar, Asep Suherman di Bandung, Selasa (16/2/2020).

Ia menyebut program adiluhung yang semangatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren itu harus dijalankan sebaik-baiknya oleh Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil (KUKM) sebagai leading sector program OPOP, agar benar-benar tepat sasaran.

Diharapkan Asep  respons organisasi perangkat daerah (OPD) terkait program OPOP harus lebih baik dari sebelumnya, terutama dalam hal serapan dana program OPOP. Kalau sebelumnya banyak anggaran yang belum terserap dari program OPOP ini, maka tahun ini sampai ke depannya harus  terserap 100%.

Seluruh dana program OPOP dapat didistribusikan sepenuhnya kepada 1.075 ponpes yang tersebar di Jabar dan sudah tergabung dalam program OPOP.
“Kalau (dana) ini bisa dimanfaatkan dengan betul dan baik, maka saya yakin banyak potensi produk di ponpes bisa bangkit dan berkembang. Tentunya juga bisa men-support pondok pesantren agar bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.

Program OPOP merupakan salah satu program unggulan yang diusung Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Program pemberdayaan ponpes tersebut bertujuan untuk memberikan nilai lebih terhadap keberadaan ponpes, terutama dari sisi ekonomi.

Program OPOP sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2019 tentang One Pesantren One Product. Melalui program OPOP, setiap ponpes diharapkan menjadi mandiri dan berdaya saing lewat produk-produk yang dihasilkannya.(B-002)***