PSBB Bergantung pada Peranserta Masyarakat

20

PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai diberlakukan di wilayah seputar DKI Jakarta. Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota/Kabupaten Bekasi (Bodebek) mulai berlaku Rabu 15 April 2020. Sepertii di Jakarta, PSBB di Bodebek akan diwarnai dengan sanksi apabila ada anggota masyarakat yang melanggarnya. Semua orang tidak boleh keluar rumah selama dua minggu (14 hari). Pasar, pertokoan, pendidikan, seni  budaya, dan industr harus ditutup, kecuali beberapa kegiatan di luar zona merah. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat juga dapag terus berlangsung.

Penetapan PSBB wilayah Bodebek atas usul Pemprov Jabar dan disetujui Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait lainnya. Bodebek dinilai sebagai kawasan penyangga Ibu Kota RI,Jakarta. PSBB di DKI Jakarta sudah berjalan sejak minggu lalu. Karena Bodebek merupakan pintu ke luar masuk Jakartra, dipastikan intensitas penyebaran corona di daerah itu sangat tinggi, sama dengan sebaran di  Jakarta. Imbas dari Bodebek, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan paparan covid-19 tertinggi kedua setelah Jakarta. Beralasan, karena Jabar dan Jakarta memiliki hubungan sangat dekat. Mobilitas penduduk Jakarta-Jabar sangat tinggi. Jutaan orang yang berbisnis di Jakarta, kebanyakan bertempat tinggal di Jabar, terutama Bodebek.

 Masyarakat tidak dapat menolak penyelenggaraan PSBB karena itu merupakan keputusan pemerintah pusat. PSBB juga merupakan pilihan paling tepat dalam upaya pencegahan penularan corona. Karena itu pelaksanaan PSBB jangan asal-asalan atau hanya sebagai wacana agar mendapat apresiasi pemerintah pusat.  Berhasil atau tidaknya PSBB bergantung pada keseriusan pemerinah (daerah) dan peranserta masyarakat. Apakah masyarakat dengan sepenuh hati melaksanakan PSBB? Pada satu sisi, masyarakat berharap, covid -19 segera hilang dari muka bumi. Pada sisi yang lain, kebanyakan rakyat tidak dapat meninggalkan usahanya mencari nafkah. Buruh harian, pedagang keliling, PKL, dan sebagainya, tiap hari harus melaksanakan pekerjaannya. Berhenti berusaha, berarti berhenti pula menafkahi keluarganya.

Benar, pemerintah menyediakan bantuan, baik uang maupun sembako, bagi masyarakat terdampak covid-19. Penyampaian bantuan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh persiapan matang, terutama pendataan. Justru basis data itu yang selalu merupakan titik paling lemah dalam berbagai program. Belum lagi ada oknum yang selalu menggunakan kesempatan untuk kepentingan dirinya. Contoh paling dekat, ada oknum yang berani membangun desa fiktif agar dana bantuan desa masuk ke sakunya. Sedangkan takyat yang benar-benar memerlukan bantuan itu, ada yang cuma dapat bertanya-tanya. ***