Publik Sudah Jenuh Konten Covid-19

10
Publik Sudah Jenuh Konten Covid-19

BISNIS BANDUNG-Sebanyak tujuh anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi  Jabar periode 2020-2023, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (4/12)  secara resmi dilantik Gubernur Ridwan Kamil. Mereka terpilih menjadi anggota KPID untuk masa kerja sampai tiga tahun  yakni Jalu P. Priambodo, Achmad Abdul Basith, Adiyana Slamet, Ellang Gantoni Malik, Syaefurrohman Achmad, M Sudama Dipawikarta, dan Roni Tabroni.

Para komisioner terpilih melalui proses pendaftaran, administrasi, uji kelayakan kepatuhan, hingga sampai paparan yang harus dijalani calon.

Kepada komisioner terpilih, Gubernur berpesan agar KPID dapat amanah, profesional, proaktif dan melayani publik dengan maksimal.

Masyarakat Jabar, kata Ridwan Kamil  tergolong tinggi mengonsumsi melalui konten penyiaran melalui media televisi dan radio. Di era adaptasi kebiasaan baru (AKB) masyarakat “dipaksa” menikmati tayangan digital yang relatif sulit tersaring mana konten baik dan mana yang buruk bagi moral.

“Saya titip tolong kondisikan penyiaran di Jabar agar mengedepankan siaran yang informatif dan inspiratif,” ujarnya.
Dia berpendapat, saat ini masyarakat sudah jenuh dengan konten-konten seputar Covid-19 yang menjadi santapan sehari-hari.

“Saat ini kita butuh cerita inspiratif dan konten yang bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Dalam suasana yang saya sebut perang ini sudah menyerang psikologis dan mental kita, inilah yang menjadi sebuah tantangan bagi para komisioner penyiaran informasi di Jabar,” ungkapnya.

Tantangan lain KPID adalah hoaks yang bertebaran dan dengan mudahnya masuk ke ruang-ruang privat publik melalui gawai yang dimiliki. “Tolong bantu kami juga dalam melawan berita bohong, provokatif, kita sering bertengkar dengan bangsa kita sendiri lewat provokatif,” tambahnya.
Sedangkan, komisioner KPID Jabar Adiyana Slamet mengatakan hal yang akan dilakukan KPID adalah menyelamatkan telinga masyarakat dari berbagai tontonan yang tidak edukatif yang memecah persatuan bangsa. “Caranya kita harus melakukan pengawasan di media,” katanya.(B-002)***

Baca Juga :   DLH Kewalahan Tanggulangi Sampah